Berita Hangat

Bupati Parosil Hadiri Aprisiasi Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Daerah Tahun 2018

Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus (kanan) didampingi Kabag Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Yudha Setiawan,S.IP, Kasubag Protokol Domi Novalisa U.F.,S.STP., beserta rombongan saat menghadiri acara “Malam Apresiasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah" tahun 2018, di Hotel Sultan Jakarta Pusat, Rabu (25/4/2018) malam.

OTENTIK (JAKARTA)–Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus didampingi Kabag Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Yudha Setiawan,S.IP, Kasubag Protokol Domi Novalisa U.F.,S.STP., beserta rombongan menghadiri acara “Malam Apresiasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah" tahun 2018, yang digelar di Hotel Sultan Jakarta Pusat, Rabu (25/4/2018) malam sekitar pukul 19.00 WIB.

Acara Malam Apresiasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2018 ini dengan tema “Mewujudkan Nawa Cita Melalui Penyelenggaraan Otonomi Daerah Yang Bersih dan Demokratis”.

Kegiatan yang sekaligus menjadi acara puncak dalam peringatan Hari OTDA tahun ini dibuka oleh Mendagri Tjahjo Kumolo serta turut dihadiri Dirjen Otda DR Soni Sumarsono, MDM, para Kepala BPKP, jajaran Pejabat Esselon I dan II di Lingkungan Kemendagri serta para Gubernur dan Bupati Atau Walikota di daerah yang mendapat penilaian terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pada kesempatan itu, Mendagri dalam sambutannya memaparkan banyak hal khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di tiap daerah. “Perlu rekam jejak dalam otonomi daerah kedepan sehingga penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih dan demokratis mampu mendukung Program Nawa Cita,” ungkap Mendagri.

Segenap elemen bangsa juga dimotivasi untuk bekerja keras dan bekerja cerdas demi mewujudkan cita-cita menjadi kain Indonesia sebagai salah satu negara maju di dunia.

“Penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih dan demokratis artinya bukan hanya mengharuskan daerah-daerah menjalankan kewenangan otonomi daerah berlandaskan aturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga harus menjadikan transparansi dan partisipasi publik sebagai dasar dan tolak ukur utama dalam setiap pengambilan kebijakan, sehingga apapum kebijakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” kata Mendagri.

Dalam kesempatan tersebut, Kabupaten Lampung Barat juga diundang karena pada penilaian meraih predikat sangat tinggi untuk kabupaten pada urutan 36 dari 397 kabupaten yang dilakukan evaluasi, selain itu kabupaten lampung barat juga meraih peringkat tertinggi di provinsi lampung berdasarkan sk mendagri nomor 100-53 tahun 2018.

Penilaian tersebut berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemendagri terhadap laporan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2016. (pho/ptr)

 

Comments