Kemendagri, KPK dan BPKP Sepakat Percepat Satukan Sistem dan Data Pembangunan dan Keuangan Daerah
OTENTIK
(JAKARTA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
sepakat percepat satukan sistem dan data keuangan dan pembangunan. Hal tersebut
merupakan hasil pertemuan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah
Kemendagri, Agus Fatoni, Deputi Pencegahan KPK Koordinator Stranas PK KPK,
Pahala Nainggolan dan Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, Jumat (01/07/2022)
Pertemuan
yang berlangsung di Kantor BPKP tersebut berlangsung hangat dan akrab.
Pertemuan bertujuan untuk mempercepat terwujudnya satu sistem dan satu data
indonesia sehingga akan tercipta Laporan Keuangan yang terkonsolidasi Secara
Nasional.
"Ini
merupakan momentum yang baik, melalui pertemuan ini bisa mewujudkan kolaborasi
dan sinergi yang baik antara Kemendagri , KPK dan BPKP," ungkap Fatoni.
Fatoni pun
menyampaikan pentingnya kolaborasi BPKP dalam peningkatan kapasitas pegawai
untuk mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia, "melalui penandatanganan
MoU oleh BPKP, diharapkan BPKP nantinya dapat membantu transfer knowledge
kepada pemda (pemerintah daerah) melalui fasilitasi Kantor Perwakilan BPKP yang
tersebar diseluruh provinsi," lanjut Fatoni.
Senada dengan
penyampaian Fatoni, Pahala menekankan pentingnya kolaborasi antar kementerian
untuk mewujudkan satu data Indonesia melalui penetapan aplikasi umum.
Kementerian dan Lembaga perlu bersinergi untuk mendorong Pemerintah Daerah agar
secara konsisten dapat merangkul Pemerintah Daerah sehingga dapat mendorong
peningkatan transparansi dan akuntabilitas secara nasional.
Langkah ini
disambut baik oleh Ateh, "BPKP siap untuk berkolaborasi dalam mewujudkan
satu sistem dan satu data Indonesia. Praktek baik yang telah dilaksanakan
(BPKP) selama ini di daerah akan menjadi acuan dalam mengawal Satu sistem dan
satu Data Indonesia" ujar Ateh.
Pahala
menyampaikan, penyatuan sistem dan data ini merupakan salah satu Program
Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK). Sehingga perlu komitmen
Kementerian/Lembaga dan semua pihak untuk mewujudkan cita-cita mulia ini.
Selanjutnya,
Fatoni berharap, seluruh Kementerian dan Lembaga lain dapat bersama-sama ikut
berkolaborasi demi mewujudkan satu sistem dan satu data Indonesia. "Semua
(Kementerian dan Lembaga) harus bergandengan, agar Satu Data Indonesia dapat
terwujud," pungkas Fatoni. (herman IT)
Comments