OTENTIK (BANDARLAMPUNG) – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menerima kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke Provinsi Lampung dalam rangka Reses Masa Sidang V tahun 2021-2022, di Mahan Agung, Bandar Lampung, Rabu (13/6/2022).

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke Provinsi Lampung dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPR RI Sudin.

Hadir mendampingi Gubernur dalam kegiatan tersebut diantaranya Forkopimda Provinsi Lampung, dan  sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Pada kesempatan tersebut Gubernur Arinal Djunaidi mengucapkan selamat datang dan menyambut baik kunjungan kerja dari Komite IV DPD RI ke Provinsi Lampung.

"Selamat datang sekaligus ucapan terimakasih kami atas kerjasama dan dukungan pimpinan dan seluruh anggota Komisi IV DPR RI yang telah terjalin selama ini dalam penyelenggraan pembangunan di Provinsi Lampung," ujar Gubernur Arinal.

Dalam sambutannya, Gubernur Arinal menyampaikan review atas penyelenggaraan pembangunan daerah. Hingga triwulan pertama tahun 2022 kita masih dihadapkan pada tantangan dalam penanggulangan Covid-19. Berbagai upaya yang terus dilakukan, bersinergi dengan Kebijakan Pemerintah Pusat serta mobilisasi langkah dan dukungan seluruh komponen masyarakat Lampung. Upaya ini menunjukkan keberhasilan. Saat ini seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung merupakan zona dengan resiko rendah dan tidak ada tambahan kasus baru yang terkonfirmasi.

"Di sisi lain, kinerja pembangunan ekonomi daerah juga tetap baik meskipun di tahun 2021 pandemi Covid 19 masih terjadi. Hal ini ditandai dengan indikator     pertumbuhan ekonomi Lampung yang terus semakin membaik sepanjang tahun 2021. Sehingga ekonomi Lampung diharapkan tumbuh mencapai 4% ditahun 2022," jelasnya.

Kinerja pertumbuhan ekonomi Lampung kedepan, lanjutnya, diprediksi akan semakin membaik dengan didorong oleh beberapa faktor, antara lain Pertama, kinerja sektor pertanian tanaman pangan dan perkebunan yang di proyeksi terus tumbuh positif tentunya dengan dukungan kinerja program-program pembangunan di bidang pertanian. Salah satu program pendukung utamanya adalah e-KPB. Program ini diinisiasi untuk menjawab permasalahan dan kebutuhan petani di lapangan yang belum mampu dipenuhi oleh proram Kartu Tani Kementerian Pertanian.

Kedua, semakin membaiknya sisi konsumsi masyarakat sejalan dengan meningkatnya mobilisasi sumberdaya ekonomi, pergerakan masyarakat serta aktifitas dan transaksi ekonomi sejalan dengan semakin rendahnya resiko pandemi covid-19.

Ketiga, meningkatnya produksi dan kinerja sektor industri (Hilirisasi sumber daya alam)  maupun ekonomi kerakyatan (UMKM) serta peningkatan nilai ekspor Luar Negeri Provinsi Lampung.

Poin penting dari capaian pembangunan ekonomi tersebut adalah turunnya tingkat kemiksinan atau presentase penduduk miskin di Provinsi Lampung. Peringkat Provinsi Lampung terhadap angka kemiskinan dalam riliis BPS terakhir naik 2 level, dari urutan 12 menjadi 14 ( persentase penduduk miskin 11,67%). Angka ini lebih tinggi dari Provinsi Sumatera Selatan yang berada di  peringkat 11, dan Provinsi lain seperti Bengkulu, Provinsi Aceh, bahkan Jogja.

"Sejalan dengan menurunnya tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran juga semakin berkurang. Kalau kita cermati capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2021 Lampung mencapai 4,69 persen jauh lebih baik dari pada capaian rata-rata Nasional yang mencapai 6,49%," ungkap Gubernur.

Keberhasilan capaian indikator makro pembangunan tersebut, lanjut Arinal, didukung oleh pembangunan infrastruktur dan penguatan konektivitas serta dukungan terhadap pelayanan infrastruktur dasar yang meliputi penyediaan air bersih, sanitasi, pengurangan kawasan kumuh guna mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Provinsi Lampung.

Gubernur Arinal menuturkan bahwa keberhasilan Lampung menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah lesunya perekonomian global akibat dampak Covid-19, utamanya dikarenakan Provinsi Lampung memiliki sumberdaya pertanian yang menjadi sektor basis dalam pembangunan ekonomi. Lampung dikaruniai lahan yang subur sehingga menjadi salah satu Lumbung Pangan Nasional.

Lampung merupakan daerah penghasil utama  komoditas pangan, hortikultura serta perkebunan seperti: Komoditas Ubi Kayu (Peringkat ke-1 Nasional); Padi (Peringkat ke-6 Nasional); Jagung; Pisang; Nanas; Tebu; Kopi; Lada; Kakao; karet dan sebagainya.

Dari 33 agenda kerja gubernur Lampung untuk mewujudkan Rakyat Lampung Berjaya, terdapat tujuh agenda kerja untuk sektor pertanian yakni kartu petani berjaya, beasiswa mahasiswa pertanian, mencegah dan memberantas peredaran pupuk palsu, revitalisasi lada, meningkatkan daya saing kopi, kakao dan komoditas unggulan lainnya, nelayan berjaya dan Lampung sebagai pusat inkubasi tanaman nusantara.

Guna mengoptimalkan potensi sumberdaya pertanian yang dimiliki maka beberapa prioritas rencana pembangunan pertanian antara lain pengembangan kawasan sentra usaha pangan dan hortikultura berbasis korporasi; lengembangan kawasan peternakan berbasis korporasi; revitalisasi tambak kawasan sentra produksi udang; lembangunan budidaya ikan air tawar; dan Program Kartu Petani Berjaya (KPB).    

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menjelaskan bahwa kunjungan Komisi IV DPR RI ke Provinsi Lampung dalam rangka berdialog dan berdiskusi bersama terkait Kawasan konservasi, permasalahan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), dan lainnya.

"Dan berdasarkan pandangan kami, masih banyak lahan-lahan tidur di Provinsi Lampung yang bisa dimanfaatkan untuk peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, dan lain-lain," jelas Sudin.

Sudin mengungkapkan bahwa pihaknya memberikan dukungan kepada Provinsi Lampung sebagai penyangga pangan Nasional. Bukan hanya dari sisi pertanian, tetapi juga perkebunan, peternakan, perikanan, juga termasuk kehutanan.

"Tadi saya juga mengatakan jangan Pemerintah Pusat jangan memerintah Provinsi Lampung untuk menjaga hutan lindung, sementara uang operasionalnya tidak disiapkan. Saya juga meminta merevisi UU yang dapat membantu keuangan guna mengawasi hutan lindung," terangnya.

Untuk mendukung Lampung sebagai penyangga pangan Nasional, Sudin berharap agar semua pihak wajib bekerjasama dalam meningkatkan produksi pangan.

Terkait PMK, Sudin mengungkapkan bahwa PMK di Lampung sisanya hanya sedikit, dan dirinya sudah meminta agar segera mengirimkan vaksin PMK. "Pertama sudah dikirim vaksin 37 ribu dosis, dan hari ini sebanyak 50 ribu dosis vaksin. Sedangkan untuk dana PMK sudah ditandatangani sekitar 4,7 T, insyaallah minggu depan cair, berarti bisa untuk menambah vaksin lagi. Tidak hanya vaksin, tetapi juga obat-obatan, vitamin, dan disinfektan," ujar Sudin. (ida/adpim)