Kapolri: Raih Kepercayaan Publik untuk Terus Kawal Kebijakan Pemerintah
OTENTIK (JAKARTA) – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan
kepada seluruh jajarannya untuk kembali meraih kepercayaan publik terhadap
institusi Polri. Hal itu dilakukan untuk terus berkomitmen mengawal seluruh
kebijakan Pemerintah Indonesia.
Hal tersebut
disampaikan oleh Sigit saat menggelar video conference pengarahan kepada
seluruh anggota mulai dari tingkat Mabes Polri, Polda hingga Polres jajaran,
Kamis (18/8).
"Kenapa
ini harus kita lakukan, karena kepercayaan publik terhadap Polri ini menjadi
sangat penting. Kita masih menghadapi tugas-tugas ke depan yang luar biasa.
Tantangan-tantangan yang saat ini sedang kita hadapi, apa yang harus kita
lakukan untuk mengawal kebijakan pemerintah," kata Sigit.
Tantangan
yang saat ini masih dihadapi, kata Sigit, diantaranya adalah masih terjadinya
Pandemi Covid-19 di Indonesia dan dunia. Tren positif penanganan dan
pengendalian virus corona harus terus dijaga, dan itu membutuhkan peran dari
TNI-Polri beserta stakeholder lainnya.
"Kita
lihat bahwa sampai sekarang yang namanya Covid-19 dan varian barunya yang saat
ini sampai di BA-275 terus masih ada. Ini tentunya juga berdampak pada
aktivitas terkait dengan kegiatan ataupun roda ekonomi," ujar Sigit.
Selain
Pandemi Covid-19, Sigit memaparkan bahwa, situasi global seperti konflik Rusia
dan Ukraina juga mulai berdampak ke Indonesia. Belum lagi, menurut Sigit,
dewasa ini, Indonesia sudah masuk ke tahun politik.
Tak hanya
itu, Sigit menjelaskan, ancaman potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan
(karhutla). Semua hal tersebut, ditekankan Sigit, membutuhkan peran dari
TNI-Polri serta pihak terkait lainnya.
"Dan
tentunya peran dari seluruh rekan-rekan untuk betul-betul bisa tampil bisa
hadir di masyarakat dan kalau tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kita
rendah, maka akan berat buat kita menghadapi semua itu," ucap Sigit.
Disisi lain,
Sigit mengungkapkan, kedepannya terdapat pula kebijakan-kebijakan Pemerintah
yang harus terus dikawal Polri terkait dengan terwujudnya pertumbuhan ekonomi
Indonesia.
Mengingat,
Indonesia saat ini telah mengalami kenaikan pertumbuhan perekonomian di kuartal
kedua sebesar 5,44 persen. Kemudian, Sigit menekankan, Polri juga harus terus
mengawal swasembada beras yang sudah terjadi dalam tiga tahun terakhir untuk
kedepannya terus dipertahankan.
"Ini
seiring dengan pembangunan proyek-proyek strategis seperti bendungan, embung,
infrastruktur, yang terbangun dengan baik dan ini harus kita jaga karena ini
adalah kunci dari semuanya," tutur Sigit.
Program
Pemerintah lainnya yang harus dikawal, dikatakan Sigit, yakni soal realisasi
investasi yang merubah paradigma dari Jakarta sentris menjadi Indonesia
sentris. Lebih dalam, Sigit juga menyorot soal daerah yang mengalami inflasi.
Ia berharap, personel Polri dapat berkoordinasi dengan pihak terkait untuk
melakukan pengendalian terkait hal tersebut.
"Berikan
pendampingan kepada pemerintah daerah, ada dana tidak terduga atau anggaran
tidak terduga yang bisa digunakan untuk membantu mengurangi inflasi, jadi
tolong rekan-rekan wilayah cek ke pemerintah daerah. Karena apa, sampai saat
ini penggunaan anggaran APBD masih 39 persen, jadi masih jauh dari apa yang
kita harapkan, harapan kita ini sudah bulan Agustus harapan pemerintah tentunya
minimal separuhnya, tapi ini masih 39 persen," papar Sigit.
"Tolong
dicek, dibantu kira-kira ada masalah apa, sehingga kemudian ini bisa mengalir,
bisa berputar di masyarakat, dan kemudian ini menggerakkan perekonomian di
daerah," imbuh Sigit.
Tak hanya
itu, Sigit menegaskan, Polri akan terus berupaya untuk meningkatkan PNBP dari
sektor-sektor yang ada sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan negara,
mencegah kebocoran pendapatan negara.
"Di
sektor pajak khususnya terkait dengan hal-hal yang memang ini menjadi perhatian
pemerintah, bagaimana peran Polri untuk bisa meningkatkan pendapatan negara.
Pengawalan terhadap investasi dan transformasi ekonomi saya kira ini sudah
banyak, di wilayahnya masing-masing tentunya ada, ada yang saat ini sedang
dikembangkan kawasan ekonomi khusus tertentu, baik green economy, kawasan
ekonomi yang terkait dengan industri hilir silahkan dicek di wilayahnya
masing-masing, pastikan semua berjalan sesuai dengan jadwal, kalau bisa
dipercepat maka akan lebih baik," jelas Sigit.
Disisi lain,
Sigit juga meminta kepada jajaran untuk memberikan perhatian terkait dengan
pemanfaatan belanja menggunakan produk dalam negeri. Lalu, soal pengembangan
UMKM di lapisan masyarakat. Selanjutnya, pengamanan soal beberapa event
nasional dan internasional yang diselenggarakan di Indonesia.
"Karena
memang ini yang harus kita lakukan. Kemudian agenda
pemerintah di
tahun 2022, ini pernah saya sampaikan dan ini juga harus berjalan dengan baik,
mulai dari proses pemulihan ekonomi, transformasi ekonomi, dan di dalamnya tadi
sudah saya sampaikan beberapa hal, mewujudkan SDM yang unggul, kemudian
beberapa upaya pengembangan transformasi ekonomi, baik ekonomi hijau, digital,
dan juga bentuk-bentuk investasi yang lain," ungkap Sigit.
Sebelum
mengakhiri pengarahannya, Sigit kembali menekankan soal dibutuhkannya peran
dari Polri untuk mengawal keamanan dan ketertiban masyarakat soal dimulainya
tahapan Pemilu dan event besar lainnya seperti Presidensi G-20.
"Upaya
Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu, datang ke Rusia, datang ke Ukraina,
datang ke beberapa negara besar untuk memastikan bahwa proses kegiatan G-20 ini
bisa berjalan dengan baik dan harapan kita ini juga bisa menjado pintu masuk
untuk mengakhiri terjadinya peperangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina
yang berdampak terhadap krisis ekonomi, pangan dan energi," tutup Sigit.
(ida/rls)


Comments