OTENTIK (BANDARLAMPUNG)–Aliansi Mahasiswa Dan Pemuda Peduli Demokrasi (AMPD) Lampung bersama Posko Demokrasi turun ke jalan karena gerah melihat "letoynya" Bawaslu Lampung menghadapi politik uang.

Hal itu diungkapkan Korlap Posko Demokrasi Rismayanti Borthon kepada Kantor Berita RMOLLampung usai menggelar aksi di Bawaslu Lampung, Selasa (3/7/18).
Dia dan rekan-rekannya menduga Bawaslu Lampung telah "masuk angin" menghadapi politik uang yang tersetruktur, sistematis, dan masif (TSM) pada Pilgub Lampung 2018.
"Kami menduga bahwa Bawaslu Lampung sudah masuk angin sehingga banyaknya kasus pengaduan kecurangan politik jadi mangkrak," kata Rismayanti Borthon.
Menurut dia, gerakan AMPD Lampung bersama Posko Demokrasi merupakan aksi keprihatin terhadap TSM-nya politik uang yang diduga dilakukan paslon nomor urut tiga Arinal-Chusnunia.
"Gerakan kami seperti bola salju yang tidak akan pernah bisa diprediksi volumenya dan berakhirnya," katanya. 
Saat ini, AMPD Lampung bersama Posko Demokrasi turun ratusan mahasiswa dan aktivis prodemokrasi menyoal politik uang. Tapi, nanti, bisa ribuan massa. "Wallohualam," kata Rismayanti Borthon.
Seorang perwakilan Bawaslu Lampung menerima dan merespon aksi antipolitik uang. "Kami butuh gerakan semacam ini untuk bisa menjadi "tolak angin" dan spirit bagi Bawaslu Lampung.
"Saya tidak ingin terburu-buru menyimpulkan statemen tersebut. Yang pasti, tolak angin bukan obat sakit "diabetes", sakit gula," kata Rismayanti Borthon.
Senin (2/7/2018), Posko Demokrasi menggelar prosesi mandi air kembang, potong tumpeng, dan bakar kemenyan sebagai simbol penyelamatan budaya Lampung dari "roh jahat" cukong politik.
Posko Demokrasi yang dipelopori Komite Independen Pengawas Pemilu (KIPP) bersama organ prodemokrasi lain menggelar ketiga prosesi budaya tersebut di Tugu Adipura, Bandarlampung.
Sejak Sabtu (30/6/2018), di Tugu Adipura, KIPP bersama organ terkait mendirikan Posko Demokrasi dan menggelar aksi "Lampung Darurat Money Politic, Lampung Pilgub Ulang." 
"Kami tidak sudi menyerahkan masa depan Lampung lima tahun ke depan kepada pemimpin yang hanya jadi cecunguk korporasi," ujar Rismayanti Borthon. (pho/remoll)