OTENTIK ( BANDARLAMPUNG ) -- Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung yang dinilai belum memiliki data jelas terkait kondisi infrastruktur sekolah negeri di Bandarlampung.

Sorotan itu muncul saat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pemerintah daerah. Asroni menilai lemahnya perencanaan pendidikan terlihat dari tidak adanya peta kerusakan fasilitas sekolah yang seharusnya menjadi dasar penyusunan anggaran.

“Kita belum dapat data infrastruktur sekolah. Padahal ini hal paling mendasar. Saya baca di LKPJ yang dibahas pansus juga tidak ada data itu,” tegas Asroni, pada Rabu, 8 April 2026.

Pentingnya Pemetaan Kerusakan Fasilitas Pendidikan

Menurutnya, Dinas Pendidikan seharusnya sudah memiliki pemetaan rinci mengenai kondisi gedung sekolah, jumlah ruang kelas rusak, fasilitas sanitasi, hingga sarana belajar siswa. Tanpa data tersebut, kebijakan pembangunan dinilai hanya berjalan tanpa arah.

“Kita ingin ada peta infrastruktur sekolah. Gedung mana yang rusak, mana yang prioritas diperbaiki. Jangan sampai anggaran dibuat tanpa dasar yang jelas,” ujarnya.

Temuan Miris di Sekolah Pinggiran: Kursi Era 90-an Masih Dipakai

Asroni mengaku prihatin setelah melakukan kunjungan langsung ke sejumlah SMP negeri di daerah pinggiran Kota Bandar Lampung. Ia menemukan banyak siswa masih menggunakan kursi belajar yang sudah sangat tua dan tidak layak pakai.

"Saya temukan kursi bantuan tahun 90-an masih dipakai sampai sekarang. Kondisinya sudah rusak, tambal-tambalan, bahkan hampir hancur,” katanya.

Ia menilai kondisi tersebut tidak pantas terjadi di kota besar seperti Bandar Lampung. Bahkan Ia menjelaskan di sejumlah sekolah wilayah pinggiran seperti Sukarame dan Kemiling, fasilitas belajar siswa disebut jauh dari standar kelayakan.

“Ini ibu kota provinsi, tapi siswa masih duduk di kursi rombeng. Kalau sekadar coretan mungkin biasa, tapi ini sudah tidak layak dipakai sama sekali,” kritiknya.

Desakan Penyusunan Masterplan dan Database Pendidikan

Asroni menegaskan, tanpa data yang akurat pemerintah berisiko salah menetapkan prioritas pembangunan pendidikan. Ia mengingatkan agar anggaran pendidikan tidak habis untuk program seremonial sementara kebutuhan dasar sekolah diabaikan.

“Kalau tidak ada pemetaan, pembangunan jadinya asal jalan. Mana sekolah yang harus didahulukan tidak jelas. Jangan sampai anggaran justru dipakai untuk yang bukan prioritas,” tegasnya lagi.

Komisi IV DPRD, lanjut dia, mendesak Dinas Pendidikan segera menyusun database dan masterplan pendidikan yang serius, termasuk peta infrastruktur sekolah dan data angka putus sekolah.

“Kita butuh perencanaan pendidikan yang matang, bukan sekadar laporan administratif. Pendidikan ini menyangkut masa depan anak-anak Bandar Lampung,” pungkas Asroni. (***)