OTENTIK (BANDARLAMPUNG) – Mewakili Komandan Korem 043/Gatam Brigjen TNI Ruslan Effendy, S.I.P, Kasiter Kasrem 043/Gatam Kolonel Inf Risa Wilsi SH.,MH, mengikuti Rapat Koordinasi ( Rakoord ) Pengendalian Inflasi di Daerah, bertempat di Ruang Command Center Lt.II, Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Lampung, Komplek Kantor Gubernur Lampung Bandar Lampung. Senin (28/11/2022).

Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Bapak Tito Karnavian, dilaksanakan secara Virtual dan diikuti 25 orang tamu undangan, diantaranya Ka Subbag Analisis dan Evaluasi Inspektur Provinsi Lampung, Kasubdit I Dit Reskrimsus Polda Lampung, Kepala Akuntansi Brigif 4 Mar/BS, Plt. Kepala Dinas ESDM Provinsi Lampung, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Lampung, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Kabid PDN Dinas Perindag Provinsi Lampung, DBS Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung, dan Kepala UPTD Operasional Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Bapak Tito Karnavian dalam sambutannya menyampaikan, “ Sesuai dengan arahan bapak presiden, setiap hari Senin kita laksanakan Rapat Koordinasi tentang pengendalian inflasi, setiap Minggu kita akan mengevaluasi 4 daerah mulai dari tingkat Inflasi terendah Daerah dengan inflasi tertinggi, “

“ Minggu lalu inflasi terendah Sulawesi Utara dan Bangka Belitung, kita akan mendengar kiat-kiat bagaimana cara mengendalikan inflasi, kemudian juga ada Provinsi yang tingkat Inflasi tinggi untuk Minggu ini adalah Provinsi Jambi dan Aceh Barat 7,17%, “terangnya “.

Lebih lanjut Mendagri menyampaikan, untuk Kepala Daerah yang tingkat Inflasi tinggi sistem di Kemendagri, Kepala Daerah yang akan melaksanakan kunjungan ke luar negeri akan ditolak.

“ Kita juga akan mendengarkan Apa kendala atau masalah yang menyebabkan kenaikan inflasi yang tinggi ini, karena di sini juga akan hadir Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Badan Ketahanan Pangan Nasional, Kejaksaan Agung, TNI/Polri, yang sama-sama kita akan mendengarkan penjelasan dari masing-masing Kepala Daerah, “jelasnya”. (ida/rls)