REFLEKSI AKHIR TAHUN KINERJA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG

OTENTIK (BANDARLAMPUNG) – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi memaparkan sejumlah keberhasilan program pembangunan dalam acara Refleksi Akhir Tahun Kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2022, di Aula Kantor Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Senin (26/12/2022).

Dalam paparannya, Gubernur Arinal menyampaikan 4 (empat) pilar pembangunan Provinsi Lampung selama tahun 2022, yakni meliputi Pilar Ekonomi, Pilar Sosial, Pilar Hukum dan Pemerintahan, dan Pilar Lingkungan.

Kinerja pembangunan Pilar Ekonomi telah menunjukkan arah perbaikan, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang senantiasa positif pada kuartal I, II  dan III tahun   2022,   bahkan pernah mencatat angka pertumbuhan sebesar 9,12 persen (q to q) pada Triwulan II-2022; yang merupakan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia.

Di tengah tumbuhnya ekonomi tersebut, perekonomian Provinsi Lampung, masih menghadapi tantangan untuk mengendalikan inflasi. Sebagaimana telah kita ketahui bersama pada tanggal 3 September 2022 yang lalu pemerintah pusat secara resmi telah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan Solar.

Tugas utama Pemerintah Daerah adalah mengamankan kebijakan tersebut, sehingga masyarakat tetap dapat terlindungi baik secara sosial maupun ekonomi. Salah satunya dengan menginstruksikan kepada seluruh Bupati/Walikota untuk segera menganggarkan    Belanja  Perlindungan Sosial dalam APBD T.A. 2022 masing-masing Pemkab/Pemkot, sesuai dengan PMK Nomor 134/PMK.07 /2022 tanggal 5 September 2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi T.A. 2022, dan Surat Edaran Mendagri Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga.

Sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi, pengendalian terhadap Covid-19 juga terus dilakukan.

Upaya ini menjadi penting, mengingat bahwa berulangnya pandemi Covid-19 dapat menjadi penghambat kinerja perekonomian. Berbagai bentuk intervensi pemerintah baik secara promotif, preventif, maupun kuratif, termasuk pelaksanaan vaksinasi dan booster terus dilanjutkan. Hingga 19 Desember 2022, Cakupan Vaksin Dosis I (mencapai 80,95 persen), Dosis II (mencapai 66,46 persen), Dosis III (mencapai 27,86 persen), dan Dosis IV (mencapai 2,33 persen).

Di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional dan respon terhadap ancaman krisis pangan secara global, pembangunan Pilar Ekonomi juga didukung dengan implementasi Janji Kerja, antara lain:

Pertama, Janji Kerja yang berkenaan dengan program Kartu Petani Berjaya (KPB)   sangat   sejalan   dengan    upaya Pemerintah untuk memperkuat produksi dan produktifitas pertanian, sekaligus menjadi bantalan jaring pengaman sosial bagi keluarga petani.

Hingga November 2022, kinerja   Program  KPB telah mampu mendorong Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp.452,54 Milyar, untuk 12.221 petani. Selanjutnya transaksi penebusan pupuk bersubsidi mencapai 96.115 petani yang setara dengan nilai Rp.17,9 Miliyar; serta pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa Pertanian kepada 217 mahasiswa pertanian di UNILA dan Polinela.

Keberhasilan pembangunan pertanian Lampung tersebut, diapresiasi oleh Menteri Pertanian RI melalui Penghargaan  Pelaksanaan Program Asuransi Pertanian dalam mendukung dan memajukan sektor pertanian.

Berkenaan dengan Janji Kerja di sektor perkebunan, Pada tahun 2022 pemerintah daerah terus melanjutkan upaya untuk melakukan Revitalisasi Lada (dalam bentuk Rehabilitasi  Tanaman  Lada seluas 300 Hektar yang tersebar di Kabupaten Way Kanan, Lampung Utara, Tanggamus dan Lampung Timur); dan  Intensifikasi Tanaman Kopi seluas 70 Hektar di Lampung Barat. Selain itu, dilakukan intensifikasi kakao seluas 50 Hektar di Pesawaran. Termasuk pula kegiatan peremajaan tanaman tebu seluas 400 hektar. Demikian juga peremajaan Perkebunan Sawit Rakyat (PSR) telah dilaksanakan kepada 173 pelaku perkebunan dengan luas lahan 280 hektar.

Upaya pembangunan sektor perkebunan Provinsi Lampung, memperoleh apresiasi berupa Anugerah Perkebunan Indonesia Tahun 2022 dalam pengawalan dan pendampingan kebijakan  pembangunan.

Demikian pula program Nelayan Berjaya; telah   dilaksanakan pemberian asuransi kepada 1.150 nelayan, bantuan alat tangkap ramah lingkungan, serta bantuan benih dan pakan kepada pelaku pemula  budidaya Ikan, serta restocking benih ikan sebanyak 2,1 juta benih (ikan jelabat, baung, belida, nila dan patin) pada perairan umum di wilayah Tulang Bawang, Pringsewu, Pesawaran, Mesuji, Lampung Tengah dan Lampung Barat. 

Kedua, keberhasilan pembangunan ekonomi tersebut, didukung juga oleh pembangunan infrastruktur dan penguatan konektivitas yang ditunjukkan dengan tercapainya Tingkat Kemantapan Jalan sebesar 76%;  melalui  upaya    penanganan  jalan Provinsi sepanjang 159,44 Km yang tersebar di beberapa Kab/Kota. 

Pemenuhan infrastruktur dasar wilayah juga dilakukan melalui pembangunan infrastruktur bidang pertanian antara lain: Rehabilitasi jaringan irigasi yang tersebar di 37 lokasi, serta sinergi pembangunan dengan pemerintah pusat untuk penyelesaian Bendungan Marga Tiga di Kabupaten Lampung Timur. Selanjutnya, Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga sebesar 99,99%; dan tersisa 11 desa yang belum teraliri listrik dari 2.651 desa/kelurahan di Provinsi Lampung.

Semakin membaiknya sektor pariwisata diwujudkan dengan membangun infrastruktur konektivitas dan perbaikan sarana di berbagai lokasi objek pariwisata dari Tanjung Setia, Teluk Kiluan, Pahawang sampai Bakauheni Harbour City (BHC) di Lampung Selatan.

Disamping itu, Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong  pelaksanaan berbagai event/festival, antara lain: Lampung Beach Run, Lampung Krakatau Festival, Lampung Music Festival, Lampung Craft dan    penyelenggaraan Hari Kopi Internasional sebagai implementasi Agenda Kerja Lampung Kaya Festival.

Selanjutnya, tahun 2022 ini juga Pemerintah Provinsi Lampung memperoleh penghargaan Anugerah Desa Wisata (ADWI) dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Pantai Minang Rua Lampung Selatan, Teluk Kiluan Tanggamus dan Pulau Pahawang Pesawaran.

Kemudian, Capaian Realisasi Investasi di Provinsi Lampung sampai dengan Triwulan III Rp. 6,82 Triliun, yang terdiri dari Penanaman Modal Asing sebesar Rp. 2,20 Triliun (Peringkat 5 Sumatera dan 21 Nasional) dan Penanaman Modal Dalam Negeri Rp. 4,61 Triliun (peringkat 6 Sumatera dan 18 Nasional).  Investasi di Provinsi Lampung didominasi Sektor Industri Makanan.

Ketiga,  Secara kumulatif dari Januari hingga Oktober 2022 neraca perdagangan Provinsi Lampung mencatat Surplus, mencapai 2,5 Milyar US$ dan kinerja ekspor tumbuh 17,78% dibandingkan Tahun 2021.

Hal ini didukung oleh meningkatnya upaya Hilirisasi terhadap potensi sumber daya alam pertanian dan dukungan kinerja Pelabuhan Panjang yang menjadi Pusat Perdagangan di wilayah Sumatera Bagian Selatan.

Kinerja pembangunan Pilar Sosial juga telah menunjukan peningkatan, utamanya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi   Lampung, dimana  pada tahun 2022 pertama kalinya IPM Provinsi Lampung mencapai kategori “TINGGI” yaitu sebesar 70,45 dibandingkan capaian Tahun 2021 yang berada pada level 69,90.

Capaian tersebut tentunya tidak terlepas dari Inovasi Kebijakan Smart School; Kartu Pendidik Berjaya; dan Revitalisasi SMK; serta program Lampung Sehat, serta dukungan alokasi dana APBD di bidang pendidikan (minimal 20%) dan bidang kesehatan (minimal 10%).

Selain itu, persentase penduduk miskin Provinsi Lampung mengalami penurunan yang signifikan. Selama kurun waktu 4 tahun, penurunan persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung menunjukkan tren yang cukup menggembirakan.

Jika pada tahun 2018 persentase penduduk miskin Provinsi Lampung tercatat 13,14% maka pada Maret 2022 turun menjadi 11,57%.  Demikian pula terkait penghapusan kemiskinan ekstrim di Provinsi Lampung terus menurun dari 5,03% (Tahun 2020) menjadi 2,29% di Tahun 2022. Atas keberhasilan tersebut Provinsi Lampung tercatat sebagai provinsi dengan penurunan angka kemiskinan kategori TINGGI secara nasional.

Untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak, Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong terbentuknya 15 Kabupaten/Kota Layak Anak dan penyediaan layanan one stop service bagi penyandang disabilitas. Terkait hal tersebut, pemerintah Provinsi Lampung memperoleh penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.

Selanjutnya, atas penerapan Kebijakan Pengarusutamaan Gender melalui penempatan ASN Perempuan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi pada tahun 2022 sebesar 40% Pemerintah Provinsi Lampung menerima penghargaan dari Ikatan Pimpinan Tinggi Perempuan Indonesia (IPIMTI) Award.

Kinerja penanganan stunting Provinsi Lampung Tahun 2022 lebih baik dibandingkan tahun 2021, hal ini dibuktikan dengan angka stunting Provinsi Lampung sebesar 15,8 Persen dan menempati peringkat terbaik 2 (kedua) Nasional.

Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Lampung juga terus berupaya untuk menurunkan tingkat  pengangguran. Capaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung Tahun 2022, mencapai 4,52 persen menurun 0,17 persen dibandingkan Tahun 2021 dan lebih baik dari TPT Nasional (5,86 persen).

Angka ketimpangan pendapatan antar penduduk, yang  ditunjukkan oleh Rasio Gini Tahun 2022 sebesar 0,314 dalam kategori “rendah”.  Capaian ini juga lebih baik dibandingkan nasional yang sebesar 0,381 poin.

Selanjutnya, Performa pembangunan Pilar Hukum dan Pemerintahan juga menjadi bagian penting bagi Pemerintah Provinsi Lampung. Capaian yang baik ditunjukkan salah satunya dari Indeks Demokrasi di Provinsi Lampung mencapai 80,18 poin menempati peringkat 8 tertinggi Nasional, lebih baik dari capaian tahun sebelumnya yang sebesar 72,79 poin.

Dibidang hukum, Provinsi Lampung juga menunjukkan kinerja yang sangat baik. Hal ini dibuktikan  dengan raihan 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung mendapatkan penghargaan Kabupaten/ Kota  peduli HAM. 

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, penyelamatan keuangan dan aset daerah, hasil ekspose oleh KPK menunjukkan bahwa capaian  Monitoring Center for Prevention (MCP) Pemerintah Provinsi Lampung berada pada level 90,48 persen. Disamping itu, implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) tahun 2022 berada pada level 3 dengan predikat “terdefinisi” dengan nilai 3,192 mengalami peningkatan dibanding periode 2021 yang sebesar 2,85.

Kemudian, implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Lampung sampai saat ini telah memperoleh predikat BAIK (2,76).  

Demikian pula dengan tata kelola pemerintahan, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan (nilai SAKIP) terus meningkat selama 3 tahun terakhir dari 63,80 menjadi 66,88 dengan Predikat “B” di tahun 2022.

Selanjutnya, pengelolaan APBD juga telah diapresiasi oleh pemerintah pusat, antara lain : Provinsi Lampung menempati Urutan Pertama untuk realisasi belanja APBD Provinsi se-Indonesia Tahun Anggaran 2022 dengan capaian 77,51 persen (per 18 November 2022). Data terkini s.d. 23 Desember 2022 Realisasi Belanja APBD Provinsi Lampung sebesar 85,66 persen. Kemandirian Fiskal juga semakin membaik, dimana porsi PAD lebih tinggi dari Dana Transfer Daerah mencapai 54,73 persen dari total Pendapatan Daerah.

Dalam rangka peningkatan pelayanan publik bidang Kesehatan, RSUD Abdul Moeloek telah di tetapkan sebagai Rumah Sakit Rujukan Nasional untuk 5 (lima) pengampuan: Jantung, Stroke, Kanker, Uronefrologi, Kesehatan Ibu Anak. Fasilitas tersebut akan mendekatkan akses pelayanan kepada pasien, sehingga tidak perlu dirujuk keluar daerah.

Sebagai tindak lanjutnya,     RSUD Abdul Moeloek telah melaksanakan Operasi Bedah Jantung Terbuka Perdana pada tanggal 18 November 2022. Selain itu, di tahun 2021-2022 telah pula dibangun Gedung Neurologi, Gedung Perawatan Bedah Terpadu, Revitalisasi Gedung Instalasi Rawat Jalan dan Pembangunan Ruang Tunggu Rawat Jalan, serta inovasi pelayanan eksekutif bagi pasien.

Selanjutnya, pembangunan Pilar Lingkungan di Provinsi Lampung menunjukan capaian yang membaik, antara lain: Capaian penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sampai saat ini sebesar 9,37%;  dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 68,56 yang membaik dari tahun sebelumnya, serta  Indeks Resiko Bencana sebesar 145,42 yang juga membaik dari tahun lalu.

Dalam hal komitmen pemanfaatan energi terbarukan, Provinsi Lampung memperoleh penghargaan pada Kategori Optimisme Energi terbarukan dalam bauran Energi RUED 2025, dengan capaian 29,88 persen melebihi dari target Nasional 23 persen.

Atas berbagai capain yang diraih, sejak Juni 2019 sampai dengan Desember 2022, kinerja Pemerintah Provinsi Lampung telah memperoleh apresiasi dan meraih 103 penghargaan, baik dari Pemerintah Pusat maupun masyarakat. Adapun tahun 2022 memperoleh sebanyak 40 penghargaan.

Semua capaian penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras penyelenggaraan Pemerintah Provinsi secara terencana melalui dukungan Pemerintah Pusat, dan Kabupaten/Kota serta seluruh stakeholders terkait, termasuk di dalamnya unsur Forkopimda, dunia usaha, Perbankan, Perguruan tinggi dan Organisasi Profesi, Pers dan Media,  serta Organisasi kemasyarakatan.

Lebih dari itu, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh komponen masyarakat yang senantiasa mendukung dan terlibat aktif dalam pembangunan di Provinsi Lampung.

Untuk diketahui, kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid, yakni secara langsung di Aula Kantor Bank Indonesia Provinsi Lampung yang diikuti oleh Anggota DPD RI Abdul Hakim, Anggota Forkopimda Provinsi Lampung, Bupati/Walikota, Pemerintah Kabupaten/Kota, Organisasi, Akademis, insan pers, dan masyarakat luas melalui aplikasi zoom.

Adapun Refleksi Akhir Tahun ini digelar sebagai penjabaran kinerja pembangunan daerah dari jajaran Pemerintah Provinsi Lampung dibawah Kepemimpinan Gubernur Arinal Djunaidi dan Wakil Gubernur Chusnunia di Tahun 2022. (hendri/adpim)