OTENTIK (LAMPUNG TIMUR)–Pemerintah Kabupaten Lampung Timur terus berupaya memperjuangkan kesejahteraan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Perawat dan TKS Profesi Lain yang ada di Kabupaten Lampung Timur, Rabu (14/11/2018).

Seperti halnya yang disampaikan oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Tarmizi, di ruang kerjanya dengan didampingi Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, Syamsurijal, dan Kepala Bagian Hukum yang diwakili oleh Kepala Sub Bagian Litigasi dan Advokasi, I Ketut Budiase, Rabu (14/11/2018), bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Timur akan terus berupaya sebaik mungkin untuk memperjuangkan kesejahteraan para TKS namun semua itu harus tetap berpedoman pada aturan yang berlaku.

“Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur sebetulnya berkeinginan mensejahterakan semua pihak juga termasuk tenaga kerja sukarela, tapi semua itu dibatasi oleh aturan-aturan, artinya apa yang akan kita lakukan ini semuanya itu ada aturannya, seperti untuk tenaga kerja sukarela di dinas kesehatan dan dinas lain, memang ada aturan yang melarang kepala daerah tidak dapat mengeluarkan Surat Keputusan (SK), karena hal-hal demikian ini memang dibatasi,” katanya

“Kita juga sudah berupaya menebusnya dengan suatu jalur khusus yakni mengusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pada bulan januari lalu untuk penerimaan pegawai khusus, namun kita masih menunggu karena semua ini tentunya ada aturannya pula,” jelasnya

Selain melalui pengusulan langsung kepada Kemenpan RB, untuk lebih memperhatikan kesejahteraan TKS, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur juga sedang mengkaji terkait Desa Siaga dan sedang memproses program BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) yang mana saat ini Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sendiri telah mengirimkan peserta yang merupakan pegawai tiap puskesmas di Lampung Timur untuk ikut dalam kunjungan pembelajaran PPK BLUD (Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah) ke Kota Padang, Sumatera Barat.

“Selain itu kita ketahui ada beberapa hal lain seperti desa siaga yang kita harapkan dapat memaksimalkan tenaga kesehatan terutama TKS namun ini juga masih dalam kajian karena ini masih ada kaitannya dengan pemerintah desa. Kita juga sedang memproses BLUD sekarang kita sedang mengkaji, memplajari dan insyallah tahun 2019 Dinas Kesehatan beserta jajaran UPTD Puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Timur ini nantinya akan menjadi BLUD, sekarang kita sedang berupaya kearah itu  mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar,” tambahnya.

Senada dengan hal tersebut, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, Syamsurijal, menekankan bahwa Pemerintah Daerah akan berusaha sebaik mungkin untuk mewujudkan apa yang telah dikomunikasikan bersama.

“Terkait BLUD, proses ini sedang berjalan insyallah diawal tahun proses penerimaan pegawai puskesmas BLUD Non PNS ini akan kita lakukan dengan melalui mekanisme-mekanisme yang nanti kita sepakati dan mengedepankan rekan-rekan yang sudah selama ini memberikan tenaga dan sumbangsihnya di puskesmas masing-masing, yang terpenting adalah rekan-rekan memahami bahwa kami pemerintah daerah tidak membiarkan begitu saja proses yang selama ini sudah kita komunikasikan,” tandas Kadis Kesehatan Syamsurijal. (apri)