OTENTIK (LAMTENG) – Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim mengdampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia Abdullah Azwar Anas meresmikan Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Lampung Tengah, Senin (27/2/2023).

Mal Pelayanan Publik Lampung tengah ini merupakan MPP ke-3 di Provinsi Lampung setelah Tulang Bawang dan Lampung Selatan, serta MPP ke-111 di Indonesia.

MPP tersebut menghadirkan 161 jenis layanan dari 29 instansi yang dengan rincian 12 Instansi Internal dan 17 Instansi Eksternal.

Instansi-instansi tersebut, yaitu DPMPTSP, Disdukcapil, DPKPCK, Bapenda, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perpustakaan, Bagian PBJ, Kemenag, Pengadilan Agama,Polres, Kejaksaan, ATR-BPN, BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan, Kanwil DJP, BPOM, Kemenkumham,  BNN, BP2MI, Samsat, PT. Taspen, Bank Lampung, Bank PRS Rajasa dan PT. Pos Indonesia.

Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, Wagub Nunik menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang telah mendirikan mal pelayanan publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Ia berpendapat keberadaan Mal Pelayanan Publik sangat dibutuhkan karena masyarakat akan menuntut semua pelayanan yang serba cepat sesuai dengan perkembangan zaman yang sudah memasuki era digital.

Wagub Nunik juga menyampaikan apresiasi kepada Menpanrb dan seluruh jajaran yang selalu mendampingi Provinsi Lampung untuk terus maju.

Wagub Nunik berharap, MPP ini tidak hanya ada di 3 Kabupaten tersebut, tetapi juga akan hadir di seluruh 13 Kabupaten/Kota yang tersisa.

Ia juga berharap dengan kehadiran mal pelayanan publik di Kabupaten Lampung Tengah ini dapat memberikan kemudahan, kenyamanan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Lampung Tengah.

"Kalau dulu bikin KTP harus jauh-jauh ke Kabupaten, namun jika itu secara lengkap diatas satu atap pasti jauh lebih bermanfaat," ujarnya.

Dikesempatan yang sama, Menpan Azwar mengatakan MPP merupakan salah satu program prioritas yang ada di Kementerian pan-rb yang bertujuan untuk kemudahan akses dan transparansi pelayanan publik bagi masyarakat.

Selain berbentuk fisik, Menpan Azwar mengatakan saat ini Kementerian pan-rb juga sedang merancang MPP digital berbasis aplikasi.

Menurutnya, MPP Digital ini sangat dirasakan dampak positifnya di masyarakat contohnya dulu masyarakat harus mengisi data berulang-ulang, tetapi saat ini dengan penerapan MPP Digital masyarakat hanya perlu sekali menginput data.

Selain itu, dulu masyarakat harus membuat banyak akun diberbagai aplikasi Pemerintah (e-services), saat ini masyarakat hanya butuh 1 akun untuk berbagai e-services berbasis NIK/e-KTP.

Menpan Azwar juga berpendapat dengan adanya proses digitalisasi dalam birokrasi ini masyarakat yang tadinya harus datang langsung ke lokasi untuk mendapatkan layanan, saat ini layanan dapat diakses dimanapun dan kapanpun melalui berbagai perangkat elektronik.

Menpan Azwar mengatakan MPP ini merupakan target Presiden Joko Widodo dimana Pemerintah dapat menghadirkan kemudahan dan kenyamanan birokrasi serta pelayanan publik bagi masyarakat.

Ia berharap dengan adanya MPP di Kabupaten Lampung Tengah dapat menjadi lompatan baru bagi reformasi birokrasi dan pemerintah setempat dapat mendorong adanya MPP digital.

"Terutama mungkin di kota sehingga dengan demikian pelayanan kita akan bisa jauh lebih hebat dan jauh lebih bagus," pungkasnya.

Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad mengatakan selain MPP ini Pemkab Lampung Tengah juga memiliki program Bunga Kampung (Bupati Ngantor di Kampung).

Program tersebut lanjutnya merupakan program dalam rangka menjemput bola untuk menjangkau masyarakat desa sehingga mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan publik.

Program ini juga selaras dengan program Pemerintah Provinsi Lampung yaitu Smart Village, dimana salah satu dari program tersebut adalah memberikan kemudahan masyarakat desa dalam membayar pajak kendaraan melalui e-Samsat yang di kelola langsung oleh Badan Usaha Miliki Desa (BUMDes) setempat.

Musa menyampaikan program ini berhasil dan terbukti dengan meningkatnya PAD Lampung Tengah yang awalnya mencapai 200 milyar, saat ini meningkat menjadi 256 milyar.

Selain itu, program Bunga Kampung ini juga dapat menurunkan angka stunting di Kabupaten Lampung Tengah sehingga mendapatkan peringkat pertama di Provinsi Lampung.

Ia menegaskan, pada awal Maret 2023 program Bunga Kampung ini akan mekar diseluruh dusun-dusun yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. (hendri/adpim)