OTENTIK ( JAKARTA ) -- Pemerintah Provinsi Lampung meraih Anugerah Adinata Syariah 2023 Kategori Ekonomi Hijau Dan Berkelanjutan.

Penyerahan Anugerah tersebut digelar pada Jum'at (26/5/2023) bertempat di The Tower BSI Lt.6, Jl. Gatot Subroto No.27 Jakarta Selatan, Jakarta.

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi yang diwakili oleh Wakil Gubernur Lampung Chusnunia menerima langsung Anugerah Adinata Syariah 2023 yang diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani disaksikan langsung oleh Wakil Presiden RI, K. H. Ma'ruf Amin.

Penghargaan Adinata Syariah 2023, merupakan gelaran yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), bersama Bank Syariah Indonesia (BSI), Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES).

Wagub Chusnunia menuturkan Anugerah Adinata Syariah 2023 merupakan acara penghargaan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), dimana Bank Syariah Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara acara.

Menurutnya, awarding ini bertujuan memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pelaku guna meningkatkan kualitas layanan di sektor syariah.

Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres) selaku Ketua Harian KNEKS, K. H. Ma'ruf Amin, dalam keynote speech-nya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi penerima penghargaan Anugerah Adinata Syariah 2023.

Wapres Ma'ruf Amin berharap Anugerah ini dapat menjadi motivasi peningkatan peran kepemimpinan kepala daerah, utamanya dalam mengembangkan potensi ekonomi dan keuangan syariah.

Wapres Ma'ruf Amin  juga menyampaikan apresiasi kepada 16 Provinsi yang telah membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS). Dan Ia berharap agar kepada daerah lainnya untuk dapat membentuk kelembagaan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah.

Sementara itu, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani selaku Sekretaris KNEKS, berharap Anugerah Adinata Syariah kedepannya dapat dikembangkan hingga tingkat kabupaten dan kota.

Untuk mendukung hal tersebut, Sri Mulyani, berharap adanya sinergitas seluruh stakeholder termasuk Pemerintah Daerah guna mewujudkan ekonomi dan keuangan syariah yang lebih baik.

Hal serupa juga disampaikan Direktur Utama BSI, Hery Gunardi, bahwasannya diperlukan sinergitas dari seluruh stakeholder terkait termasuk Pemerintah Daerah dalam mendukung peningkatan ekonomi dan keuangan syariah. (Hendri/Adpim)