OTENTIK ( PESISIR BARAT ) - Ketua Tim Penggerak-Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), Septi Istiqlal, membuka kegiatan Pembinaan TP-PKK Kecamatan dan Pekon se-Kecamatan Pesisir Selatan dalam rangka percepatan penurunan angka stunting di Pesibar, yang digelar di Halaman Kecamatan Pesisir Selatan, Rabu (18/10).

Selain Ketua TP-PKK Pesibar, turut hadir juga dalam kegiatan tersebut itu Plt. Sekda Pesibar, Drs. Jon Edwar, M.Pd., Ketua I TP-PKK Pesibar, Yulnawati Zulqoini, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Pesibar, L. Liastuti, S.Pd., M.M., para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pesibar, Camat Pesisir Selatan, Mirton Setiawan, S.Pd., M.M., jajaran pengurus TP-PKK Pesibar, dan Peratin se-Kecamatan Pesisir Selatan.

Plt. Sekda Jon Edwar mengatakan bahwa Pemkab Pesibar hingga saat ini sangat serius melakukan berbagai upaya dalam rangka penurunan angka stunting dan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat Pesibar. "Oleh karena itu kegiatan pembinaan yang dikawal langsung oleh para OPD terkait, tentu diharapkan dapat diikuti oleh pengurus TP-PKK kecamatan dan pekon dengan maksimal, sehingga kita bisa menjadi pelopor untuk menjadikan daerah kita sebagai kabupaten yang sehat dan sejahtera," ungkap Plt. Sekda

"Persoalan stunting adalah persoalan serius yang harus ditangani, karena stunting bisa menjadi salah satu penghambat majunya Pesibar kedepannya ditangan generasi muda Pesibar," jelasnya.

Sementara Ketua TP-PKK Pesibar, Septi Istiqlal mengatakan stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh buruknya aspek gizi anak dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga menyebabkan kondisi gagal tumbuh pada anak yang mengakibatkan tinggi dan panjang badan anak yang tidak sesuai dengan umur.

 "Dampaknya anak terlihat jauh lebih pendek dari pada teman-teman seusianya," terang Ketua TP-PKK.

Dijelaskannya, komitmen pemerintah saat ini adalah menempatkan stunting sebagai suatu permasalahan besar yang harus segera diselesaikan. Hal itu dikarenakan stunting merupakan suatu permasalahan yang menimbulkan efek jangka pendek serta jangka panjang, seperti menghambat pertumbuhan syaraf, kognitif, motorik, bahasa, resiko obesitas, gangguan psikis, reproduksi, dan produktivitas.

"Permasalahan stunting merupakan prioritas nasional yang harus diselesaikan. Presiden Joko Widodo menargetkan angka prevalensi turun menjadi 14 persen pada Tahun 2024 mendatang. Dimana berada diatur dibawah standar WHO (20 persen) dan Tahun 2030 Indonesia bebas stunting. Berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) Tahun 2021 angka stunting di Indonesia mencapai 24,4 persen atau sekitar 5,33 juta balita," paparnya.

Ketua TP-PKK juga mengajak semua pihak melakukan gerakan untuk menyelesaikan permasalahan stunting. Gerakan tersebut bisa dilakukan dengan diawali belajar untuk mengetahui penyebab, cara pencegahan dan penanganannya.

 "Saya berharap melalui kegiatan ini mampu menjadikan kader-kader di tingkat kecamatan dan pekon dapat semakin terasah untuk dapat mengedukasi masyarakat di pekon masing-masing tentang permasalahan, pencegahan serta percepatan dan penurunan stunting, dengan adanya kerjasama dari berbagai lintas sektor diharapkan permasalahan stunting ini akan segera terselesaikan, sehingga tercipta generasi Indonesia yang sehat, unggul dan kompetitif.

Dalam kegiatan tersebut penyaluran hibah ke TP-PKK Kecamatan Pesisir Selatan, operasional Kelompok Kerja (Pokja) kecamatan dan Pekon Tanjung Setia, dan honor kader posyandu Pekon Ulok Manik, penyerahan pupuk dan benih untuk KWT Bina Tani Pekon Paku Negara, penyerahan doopler digital dan amtropometri, KIT, dan bantuan dari Dinkes Provinsi Lampung terhadap pekon lokus malaria. Selain itu, perekaman KTP, KK, dan KIA, BKB KIT terhadap Kader BKB Pekon Marang, pembagian paket Budidaya Ikan Dalam Ember (Budidamber), pembagian kaos literasi, pojok baca, dan bantuan alat sekolah untuk anak-anak PAUD, pembagian bibit tanaman dan pestisida, penyerahan banner program percepatan penurunan stunting, penyerahan bantuan kotak sampah, dan bantuan sembako untuk masyarakat disabilitas dan lansia, serta bantuan souvenir.(Hdr/Kominfo)