OTENTIK ( LAMTIM ) -- Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Lampung Timur menyatakan komitmennya untuk terus melakukan sinergi dan memperkuat pengendalian inflasi,”

Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang dihadiri oleh jajaran Pemerintah Daerah Lampung Timur, Bank Indonesia, OJK, FORKOPIMDA, dan perwakilan perbankan di Kantor Bupati Lampung Timur (19/3).

“Stabilisasi pasokan dan harga pangan antara lain dilakukan melalui operasi pasar di bulan Ramadan dan Idulfitri, termasuk Gerakan Pangan Murah hari ini,” tambahnya.

Kepala Bank Indonesia Provinsi Lampung, Junanto Herdiawan dalam paparannya menyampaikan bahwa pada Februari 2025 Provinsi Lampung mengalami deflasi sebesar 0,02% (yoy).

Dari empat Kabupaten/Kota yang menjadi sampel perhitungan inflasi, Lampung Timur merupakan satu-satunya kabupaten yang mencatatkan deflasi, yaitu sebesar 0,38% (yoy).

Kondisi ini disebabkan oleh penurunan harga kelompok Administered Price (AP) dan Volatile Food (VF), utamanya bersumber dari diskon tarif listrik, penurunan harga beras, dan aneka cabai. Di sisi lain, komponen inti mencatatkan pertumbuhan yang cukup stabil, mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat tetap baik pada awal tahun2025.

Meski demikian, TPID Kabupaten Lampung Timur perlu mewaspadai beberapa komoditas, seperti bawang merah, bawang putih, gula pasir, telur ayam ras, dan daging ayam ras yang menunjukkan indikasi kenaikan harga menjelang HBKN Idulfitri 1446 H.

“TPID memiliki peran penting dalam stabilisasi harga pangan, untuk itu perlunya sinergi agar program TPID berjalan secara optimal,” ujarnya.

Selanjutnya untuk percepatan akses keuangan di Lampung Timur, Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, merekomendasikan beberapa Program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Lampung Timur tahun 2025 seperti kegiatan literasi dan inklusi keuangan, EPIKS (Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah) dan Desa PERKASA (Perekonomian Kuat Masyarakat Sejahtera).

Lebih lanjut Junanto menyampaikan berbagai rekomendasi upaya pengendalian inflasi selama momentum HKBN Ramadan dan Idulfitri, antara lain melalui strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif).

Dalam hal upaya stabilisasi harga bahan pokok yang berkelanjutan, diperlukan peran serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pembentukan Toko Inflasi dan peningkatan akses keuangan.(**)