OTENTIK ( BANDARLAMPUNG ) -- Tiga organisasi media siber di Provinsi Lampung, yakni Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), menggelar sarasehan bertajuk “Lampung Mau Dibawa ke Mana” di Hotel Radisson Lampung Kedaton, Senin (11/5/2026).

Kegiatan yang dimoderatori Fajar Arifin tersebut menjadi ruang diskusi strategis antara insan pers, pemerintah, serta berbagai pemangku kepentingan dalam membahas arah pembangunan Provinsi Lampung ke depan, sekaligus mendukung asta cita Presiden Prabowo Subianto.

Sarasehan ini menitikberatkan pada penguatan transparansi, akuntabilitas, serta peran media dalam melakukan pengawasan terhadap program-program strategis pemerintah.

Salah satu isu utama yang disoroti dalam forum tersebut adalah pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini menjadi perhatian publik. Program nasional tersebut dinilai membutuhkan pengawasan bersama agar pelaksanaannya tepat sasaran, transparan, serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Selain itu, diskusi juga membahas implementasi Program Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Dalam sesi pemaparan, sejumlah narasumber hadir menyampaikan pandangan dan strategi pengawasan program pemerintah, di antaranya Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung Ganjar Jationo, S.E., M.AP , Asisten Intelijen Kasdam XXI/Raden Intan Kolonel Inf Erwin Agung T.W.A., S.T., M.Tr.(Han), serta Kasubdit di lingkungan Polda Lampung Kompol Andri Yulianto, S.Kom.

Para narasumber menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan media dalam menjaga stabilitas informasi publik serta memastikan kebijakan pemerintah berjalan efektif dan mendapat pengawasan konstruktif dari masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, SMSI, JMSI, dan AMSI juga membacakan fakta integritas sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga independensi pers, memperkuat fungsi kontrol sosial, serta memastikan media tetap profesional, objektif, dan bertanggung jawab dalam mengawal kebijakan publik.

Peserta sarasehan sepakat bahwa media memiliki peran strategis sebagai pilar demokrasi dalam mengawasi program pembangunan, termasuk mendukung keberhasilan agenda nasional dan pembangunan daerah melalui pemberitaan yang berimbang dan edukatif.

Melalui forum diskusi ini diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah, media, dan masyarakat dalam menentukan arah pembangunan Lampung yang lebih terbuka, partisipatif, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (***)