OTENTIK ( BANDAR LAMPUNG ) – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PKS, Yusnadi, mendorong optimalisasi barcode untuk mendigitalisasi distribusi BBM subsidi. Tujuannya agar penyaluran ke petani dan nelayan lebih tepat sasaran, transparan, dan minim penyimpangan.

Pernyataan itu disampaikan Yusnadi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Lampung bersama Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, kelompok petani dan nelayan Bandar Surabaya, Lampung Tengah, serta OPD terkait, Kamis (20/5/2026).

Menurut Yusnadi, sistem barcode bisa jadi alat pengawasan modern. Terutama untuk memastikan kuota subsidi benar-benar jatuh ke tangan yang berhak.

“Digitalisasi lewat barcode dapat membantu memastikan BBM subsidi tidak disalahgunakan. Kuota yang untuk petani dan nelayan harus diterima mereka yang butuh,” kata Yusnadi.

Tapi Jangan Bikin Ribet

Yusnadi mengingatkan, digitalisasi tidak boleh menyulitkan warga di lapangan. Apalagi di desa yang sinyal internet masih susah.

“Jangan sampai sistem yang dibuat justru bikin susah masyarakat kecil. Petani dan nelayan butuh kemudahan akses. Barcode harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan, terutama daerah yang jaringannya terbatas,” tegasnya.

Ia mendesak pemerintah dan Pertamina menyiapkan skema adaptif. Misalnya sistem offline atau verifikasi sederhana yang tetap jalan meski internet putus-putus.

Soal Data Harus Nyambung

Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung ini juga menyorot data. Ia menilai data penerima manfaat harus terintegrasi antara Pemda, dinas terkait, Pertamina Patra Niaga, dan Hiswana Migas.

“Intinya subsidi ini tepat sasaran, mudah diakses, tapi tetap ada pengawasan. Teknologi harus jadi alat bantu, bukan hambatan baru,” ujarnya.

Komisi IV DPRD Lampung, kata Yusnadi, akan terus mengawal perbaikan tata kelola BBM subsidi sektor pertanian dan perikanan. Tujuannya menjaga produktivitas dan kesejahteraan masyarakat daerah. (***)