Oleh : Adian Napitupulu

MENARIK sekali untuk mencermati peringatan Sekjen PDI Perjuangan yang melihat  soliditas kabinet yang berpotensi terganggu oleh imajinasi menteri yang berambisi untuk maju di 2024.

Sekjen PDI Perjuangan  punya banyak mata dan telinga untuk mendapatkan informasi baik secara formal maupun informal, secara struktural maupun non struktural. Peringatan Sekjen PDI Perjuangan tidak bisa dianggap angin lalu karena tentu Sekjen PDI Perjuangan  telah melakukan verifikasi berlapis terhadap semua informasi dan data dari berbagai lapisan masyarakat di berbagai daerah.

Peringatan serupa pernah disampaikan Sekjen PDI Perjuangan jauh hari sebelumnya yaitu menjelang pelantikan kabinet 2019 lalu. Sebagai Partai Politik, boleh jadi ketika peringatan pertama dan dua tidak disikapi dengan serius maka tidak tertutup kemungkinan pernyataan politik menjadi tindakan politik konstitusional dalam beragam bentuknya. Mungkin apa yang di alami oleh Menteri sebelumnya bisa dipetik jadi pelajaran.

Peringatan ini tentunya berangkat dari upaya Sekjen PDI Perjuangan untuk menjaga Presiden dari potensi potensi negatif yang  merugikan akibat ambisi menteri tersebut seperti menyebarkan program program yang tidak lebih dari gimmick gimmick tanpa dampak positif yang bisa dirasakan Rakyat apalagi dalam situasi Pandemi saat ini.

Siapa menteri yang dimaksud Sekjen PDI Perjuangan? Menurut saya barangkali menteri tersebut boleh jadi mengarah pada  Erick Thohir. Tidak sulit memeriksa rekam jejak ambisi Erick Thohir di google seperti misalnya terbentuknya relawan pendukung Erick Thohir, adanya deklarasi Erick for Presiden 2024, pembagian sembako dan beras dalam bungkus yang berisi tulisan terkait pencapresan Erick di 2024 termasuk juga promosi Erick Thohir di sosial media juga di konten konten You Tube mudah didapatkan.

Sebagai contoh terdekat, dalam satu bulan terakhir ini ribuan spanduk puja puji terhadap Erick Thohir bertebaran di berbagai kota. Spanduk itu jangan jangan secara jumlah mengalahkan spanduk kampanye masker Presiden. Tragisnya nya spanduk spanduk itu justru dipasang dalam rentang waktu berdekatan dengan maraknya aksi aksi Omnibus Law yang ditujukan pada DPR dan Presiden. Spanduk puja puji itu sungguh tidak relevan dengan situasi hari ini dan tidak etis di pasang disaat Erick Thohir masih menjabat sebagai Menteri terlebih lagi spanduk itu tersebar disaat pandemi dan bersamaan dengan demonstrasi demonstrasi yang marak. Promosi diri di saat seluruh elemen Bangsa sedang berjibaku melawan virus dan resesi tentu merupakan langkah ambisius yang menempatkan hati nurani di urutan terakhir.

Dalam situasi ini sebaiknya Menteri fokus pada bidang kerjanya dan bergotong royong menjaga Presiden. Ambisi menteri menuju 2024 baiknya diredam dulu agar kabinet tetap solid tidak saling intip serta berujung saling jegal dan menuai pro kontra yang tidak perlu terjadi di saat ini.

Daripada Erick menebar Gimmick  dan spanduk mungkin lebih baik serius membenahi BUMN sehingga  tidak mengganti Direksi di BUMN yang sama tiga atau empat bulan sekali, tidak melakukan pemotongan gaji dan tidak melakukan PHK pada sekitar 5.000 pekerja BUMN. Gimmick seperti janji keberadaan ratusan juta vaksin Corona di bulan November tidak perlu disampaikan agar jika meleset bukan presiden yang dipersalahkan.

Menteri harusnya menjadi jawaban dari kebingungan Rakyat, namun sebaliknya pernyataan Erick tentang harga Vaksin Sinovac dan target vaksinasi yang berubah ubah justru membingungkan Rakyat dan membuat gaduh dimana mana. Kegaduhan ini bisa berdampak negatif juga kepada Presiden. Memastikan harga vaksin yang terjangkau dan disampaikan transparan tidak berubah ubah tentu bisa menghindari tuduhan dan dugaan bahwa negara seolah berbisnis dengan memanfaatkan pandemi.

Kementrian BUMN harus berbenah agar lebih baik dibandingkan menteri sebelumnya. Rakyat tentu heran jika Rangkap jabatan di era Dahlan Iskan hanya 271 orang, di zaman Rini Soemarno turun menjadi 222 orang sementara justru di Era Erick membengkak menjadi hampir tembus 600 orang atau naik hampir 3 kali lipat. Rangkap jabatan yang merupakan tindakan yang tidak profesional, tidak transparan dan tidak memenuhi azas azas pemerintahan yang baik justru diberi legitimasi Erick Thohir dengan terbitnya Peraturan Menteri terbaru nomor 10/MBU/10/2020 yang melegalkan Rangkap Jabatan. Disaat Jutaan buruh di PHK, kelaparan meningkat dan pegangguran bertambah tapi disaat yang sama justru ada segelintir orang yang menikmati uang negara berlipat lipat dengan rangkap jabatan tentu merupakan keputusan menteri yang sungguh tidak mengerti penderitaan Rakyat.

Momentum satu tahun pemerintahan Jokowi di periode terakhirnya menjadi saat yang tepat untuk melakukan evaluasi total terhadap setiap menterinya. Evaluasi yang tegas, berani, menyeluruh dan tidak pandang bulu akan meringankan langkah Presiden Jokowi untuk membawa keluar bangsa ini dari resesi ekonomi dan beragam masalah lainnya. Presiden perlu memeriksa siapa Menteri yang berbisnis dan mencari keuntungan dari jabatan, siapa menteri yang diam diam di duga menyiapkan "tim sukses" 2024 melalui penempatan ratusan bahkan ribuan orang dengan biaya negara, mana menteri yang selalu gaduh dan kontradiktif dalam beragam pernyataannya, semua itu jika dibiarkan kelak akan menjadi beban memberatkan dan merusak citra Presiden.

Dalam sejarah politik berbagai bangsa kita bisa memetik pelajaran bahwa ambisi tak terkendali dari lingkaran istana bisa lebih berbahaya dari demonstrasi di luar gerbang istana.***