OTENTIK (JAKARTA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan POJK Nomor 48

/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan

Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

POJK perpanjangan kebijakan stimulus covid di sektor perbankan ini dikeluarkan setelah

mencermati perkembangan dampak ekonomi berkaitan penyebaran COVID-19 yang masih

berlanjut secara global maupun domestik dan diperkirakan akan berdampak terhadap

kinerja dan kapasitas debitur serta meningkatkan risiko kredit perbankan.

POJK ini juga ditujukan sebagai langkah antisipatif dan lanjutan untuk mendorong

optimalisasi kinerja perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung

pertumbuhan ekonomi dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan menghindari

terjadinya moral hazard.

Sebelumnya, OJK pada Maret 2020 telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor

11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan

Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (POJK Stimulus COVID-19)

yang berlaku sampai dengan 31 Maret 2021 sebagai quick response dan forward looking

policy atas dampak penyebaran COVID-19. Dengan terbitnya POJK 48/POJK.03/2020 ini

maka kebijakan stimulus ini akan berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.

Hingga 9 November 2020, realisasi restrukturisasi kredit sudah mencapai Rp936 triliun

yang diberikan kepada 7,5 juta debitur. Jumlah itu terdiri dari debitur UMKM sebanyak 5,8

juta debitur dengan nilai restrukturisasi sebesar Rp371,1 triliun dan 1,7 juta debitur non

UMKM senilai Rp564,9 triliun.

Pokok-pokok pengaturan dalam POJK stimulus COVID-19 berupa kebijakan relaksasi bagi

debitur yang terkena dampak COVID-19 masih tetap berlaku, antara lain mencakup:

a. Penilaian kualitas kredit/pembiayaan hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok

dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan s.d Rp10 miliar;

b. Penetapan kualitas kredit/pembiayaan menjadi Lancar setelah direstrukturisasi; dan

c. Pemisahan penetapan kualitas untuk kredit/pembiayaan baru.

Adapun dalam POJK Perubahan atas POJK Stimulus COVID-19 ini terdapat penyesuaian

pengaturan untuk memastikan penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian bagi

bank dalam menerapkan kebijakan tersebut, serta kebijakan terkait dengan permodalan

dan likuditas bank.

Penyesuaian pengaturan antara lain juga meliputi:

a. Bank wajib menerapkan manajemen risiko antara lain memiliki pedoman untuk

menetapkan debitur yang terkena dampak; melakukan penilaian terhadap debitur yang

mampu terus bertahan dari dampak COVID-19 dan masih memiliki prospek usaha;

membentuk cadangan untuk debitur yang dinilai tidak lagi mampu bertahan setelah

dilakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan; mempertimbangkan ketahanan modal.

dengan memperhitungkan tambahan pembentukan cadangan untuk mengantisipasi

potensi penurunan kualitas kredit/pembiayaan restrukturisasi dalam hal bank akan

melakukan pembagian dividen dan/atau tantiem; dan melakukan uji ketahanan secara

berkala terhadap potensi penurunan kualitas kredit atau pembiayaan yang

direstrukturisasi dan pengaruhnya terhadap likuiditas dan permodalan bank.

b. Ketentuan restrukturisasi; kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi dikecualikan dari

perhitungan aset berkualitas rendah (KKR) dalam penilaian tingkat kesehatan bank bagi

BUK/BUS/UUS; Bank dapat menyesuaikan mekanisme persetujuan restrukturisasi

kredit/pembiayaan sepanjang tetap memenuhi prinsip kehati-hatian dan Bank harus

melakukan penilaian terhadap kemampuan debitur yang terkena dampak penyebaran

COVID-19 untuk dapat bertahan sampai dengan berakhirnya POJK ini. Penilaian

dimaksud akan berdampak terhadap penilaian kualitas kredit/pembiayaan yang

direstrukturisasi dimaksud.

c. Bank dapat menerapkan kebijakan likuiditas dan permodalan sebagai dampak

penyebaran COVID-19 yang terdiri atas: BUK yang termasuk dalam kelompok BUKU 3,

BUKU 4, dan bank asing dapat menyesuaikan batas bawah pemenuhan liquidity

coverage ratio dan net stable funding ratio dari 100% (seratus persen) menjadi 85%

(delapan puluh lima persen) sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.

Kemudian BUK atau BUS dapat menyediakan dana pendidikan kurang dari 5% (lima

persen) dari anggaran pengeluaran sumber daya manusia untuk tahun 2020 dan 2021.

BUK, BUS, atau UUS dapat menetapkan kualitas agunan yang diambil alih yang diperoleh

sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 berdasarkan kualitas agunan yang diambil alih

posisi akhir bulan Maret 2020.

Selain itu, BUK atau BUS yang termasuk dalam kelompok BUKU 3 dan BUKU 4 dapat tidak

memenuhi capital conservation buffer sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari aset

tertimbang menurut risiko. (ida/rls)