OTENTIK (JAKARTA) – 18 Februari 2021. OJK menetapkan kebijakan sebagai tindak lanjut stimulus

mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan sektor jasa keuangan yang telah

disampaikan dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Januari 2021 dan sinergi

kebijakan Pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional. Ketua Dewan Komisioner

OJK Wimboh Santoso menyampaikan bahwa berbagai relaksasi kebijakan prudensial sektor

jasa keuangan secara temporer untuk mendorong pertumbuhan kredit yang lebih cepat

dengan mempertimbangkan adanya unsur idiosyncratic pada sektor jasa keuangan.

Wimboh Santoso menekankan pemberian pelonggaran peraturan prudensial ini bertujuan

memberikan keleluasaan bagi calon debitur untuk memperoleh kredit berupa penurunan

ATMR yang dikaitkan dengan Loan-to-Value Ratio dan Profil Risiko serta BMPK sebagai upaya

menurunkan beban cost of regulation.

Stimulus Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Kebijakan Sektor Jasa Keuangan

1. Kebijakan Perbankan

a. Kebijakan Kredit Kendaraan Bermotor

1) Menurunkan bobot risiko kredit (ATMR) menjadi 50% bagi Kredit Kendaraan

Bermotor (KKB) dari sebelumnya 100%.

2) Perbankan yang memenuhi kriteria profil risiko 1 dan 2 dimungkinkan untuk

memberikan uang muka kredit kendaraan bermotor sebesar 0%.

3) Untuk kredit kepada produsen Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai

(KBLBB) telah mendapat pengecualian batas maksimum pemberian kredit (BMPK),

penilaian kualitas aset 1 (satu) pilar. Selanjutnya, untuk penilaian ATMR Kredit

diturunkan menjadi 50% dari semula 75%.

b. Kebijakan kredit beragun rumah tinggal

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan relaksasi prudensial yang telah

dikeluarkan pada tahun 2018 yang belum secara optimal diterapkan untuk

mendukung program sejuta rumah, yaitu kebijakan terkait bobot risiko ATMR kredit

beragun rumah tinggal yang granular dan ringan tergantung pada rasio Loan to Value

(LTV) sebagai berikut:

Uang Muka 0-30% (LTV ?70%)

ATMR 35%

Uang Muka 30-50% (LTV 50-70%)

ATMR 25%

Uang Muka ? 50% (LTV ? 50%)

ATMR 20%

c. Kebijakan Kredit Sektor Kesehatan

Sebagai upaya dukungan langsung di sektor kesehatan untuk mengatasi pandemi, OJK

menetapkan bahwa kredit untuk sektor kesehatan dikenakan bobot risiko sebesar 50%

dari sebelumnya 100%.

2. Kebijakan Perusahaan Pembiayaan

a. Kebijakan Pembiayaan Kendaraan Bermotor

1) Menurunkan bobot risiko pembiayaan (ATMR) menjadi 25%-50% dari sebelumnya

37,5%-75% untuk pembiayaan multiguna.

2) ATMR 0% untuk program kepemilikan kendaraan bermotor bagi perusahaan yang

memiliki Car Ownership Program (COP).

3) Perusahaan pembiayaan yang memenuhi kriteria tingkat kesehatan tertentu

dimungkinkan untuk memberikan uang muka pembiayaan kendaraan bermotor

sebesar 0%.

b. Kebijakan pembiayaan beragun rumah tinggal

Untuk mewujudka…

RP2I mengusung empat pilar arah pengembangan utama sektor perbankan yaitu:

1. Penguatan struktur dan keunggulan kompetitif melalui peningkatan permodalan,

akselerasi konsolidasi dan penguatan kelompok usaha bank, peningkatan tata kelola dan

efisiensi, serta mendorong inovasi produk dan layanan.

2. Akselerasi transformasi digital melalui penguatan tata kelola dan manajemen risiko TI,

mendorong penggunaan IT game changers, kerjasama teknologi, serta implementasi

advance digital bank.

3. Penguatan peran perbankan dalam perekonomian nasional melalui optimalisasi peran

dalam pembiayaan ekonomi, mendorong pendalaman pasar keuangan melalui

multiactivities business, mendorong perbankan syariah menjadi katalis bagi ekonomi

syariah, meningkatkan akses dan literasi keuangan, serta mendorong partisipasi dalam

pembiayaan berkelanjutan.

4. Penguatan pengaturan, pengawasan dan perizinan melalui penguatan pengaturan dengan

menggunakan pendekatan principle based, penguatan perizinan dan pengawasan melalui

pemanfaatan teknologi, dan pengawasan konsolidasi (kelompok usaha bank) termasuk

penguatan pengawasan terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi.

Selanjutnya untuk mendukung keberhasilan implementasinya diperlukan empat pilar

perangkat pendukung yang terdiri dari:

1. Kepemimpinan dan manajemen perubahan yang memiliki komitmen tinggi;

2. Infrastruktur teknologi informasi yang andal;

3. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni; dan

4. Sinergi dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan.

Cakupan RP2I tidak hanya pengembangan industri perbankan dalam dimensi waktu jangka

pendek tetapi juga pengembangan struktural secara bertahap dalam rentang waktu lima

tahun. Arah pengembangan jangka pendek ditujukan untuk mengoptimalkan peran

perbankan dalam mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemi

Covid-19. Sedangkan arah pengembangan struktural ditujukan untuk memperkuat

perbankan nasional secara kelembagaan sehingga memiliki daya tahan (resiliensi) yang lebih

baik, daya saing yang lebih tinggi, dan kontribusi yang lebih optimal terhadap perekonomian

nasional.

RP2I merupakan living document yang dapat disesuaikan seiring dinamika perubahan

ataupun perkembangan industri sehingga diperlukan respon kebijakan yang relevan, tepat

waktu dan tepat substansi untuk mendukung daya saing perbankan nasional. (ida/rls)