MENANGGAPI PUNGUTAN DANA DI SMA DAN SMK

OTENTIK (LAMPUNG TIMUR) – Menangggapi berita di beberapa media online Gubernur Lampung akan memecat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung apabila terbukti ada pungutan di SMA dan SMK, Husnan Efendi selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Aliansi Pemantau Kinerja Aparatur Negara (DPD APKAN) Lampung Timur ikut berkomentar.

”Kami dari DPD APKAN Lampung Timur Sangat mengapriasi sikap tegas gubernur Lampung dengan menyikapi keluh kesah wali murid yang tidak mampu membayar uang komite, karena yang diharapkan masyarakat bukan hanya pemecatan kepala dinas pendidikan saja, tapi bagai mana memberi solusi tentang penarikan dana yang mengatas namakan komite bahkan sampai terjadi penahanan ijazah,” tegas pria yang dikenal dengan nama Pendi, Minggu (21/3/2021).

Lebih lanjut, khusus untuk wilayah Lampung Timur, DPD APKAN telah menerima keluhan dari wali murid yang menyekolahkan anaknya di SMKN 1 Sukadana dan SMAN Jabung, bahkan menurut wali murid Ijasah anak mereka ditahan oleh pihak sekolah dikarena belum ada pelunasan uang komite.

Pemerintah provinsi  mau melakukan investigasi mengumpulkan bukti kami selaku lembaga swadaya masyarakat yang sipatnya independen siap mendampingi.

“Karena permasalahan ini adalah permasalahan yang serius karena terjadi di masa pendemi di mana ekonomi masyarakat sedang sulit. Karena di musim covid seperti ini masyarakat seharusnya di berikan bantuan bukan malah di bebankan dengan alasan uang komite,” tegas Pendi. (aprizal)