OTENTIK (BANDARLAMPUNG)–Forum Masyarakat Transparasi Lampung (FMTL) berharap Pemkab Mesuji transparan dalam pengelolaan keuangannya sehubungan kebijakan semua pengguna anggaran harus sepengetahuan Bupati Khamami.

Bupati Khamami membuat kebijakan yang dinilai banyak pihak malah membuat satuan kerjanya mati kutu. Semua kegiatan harus persetujuannya. Dengab kebijakan itu, Khamami mengklaim selamatkan Rp98 miliar.

Koordinator FMTL Hary Kohar serta pengamat hukum dan pemerintahan, Gindha Anshori Wayka, berpendapat pengelolaan keuangan pemerintahan Bupati Mesuji Khamami sudah salah kaprah. 

Menurut Hary Kohar, bupati bukan pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD), tapi pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah (PKPKD). 

"Bupati Khamami sudah salah kaprah menerjemahkan penggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah," ujar Gindha Anshori Wayka.

Hary Kohar, pegiat pemantau korupsi itu menilai penerapan kebijakan ala Bupati Khamami justru membuka celah korupsi karena lebih terstruktur dan terpusat di bupati.

Dia berharap Pemkab Mesuji transparan dalam pengelolaan keuangannya sehubungan kebijakan semua pengguna anggaran harus sepengetahuan Bupati Khamami. 

Bupati Khamami beralasan kebijakan yang diterapkannya untuk mencegah penyelewengan uang negara alias korupsi. Dia mengklaim cara itu telah menyelamatkan uang negara Rp98 miliar. (pakho)