OTENTIK (LAMTIM) – Acara rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD ( KUA ) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ( PPAS ) APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2023 ditunda karena Bupati maupun Wakil Bupati tidak ada yang hadir, Jumat (5/8/2022).

Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD  KUA dan PPAS APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2023 yang baru saja dibuka oleh Ketua DPRD Lamtim Ali Johan Arif tersebut langsung mendapat intrupsi dari beberapa anggota DPRD Lamtim karena hanya dihadiri oleh Sekda Lamtim Moch Jusuf.

Joko Pramono dari Fraksi PDI Perjuangan meminta agar rapat paripurna ditunda karena Bupati dan Wakil Bupati tidak hadir.

Kami berharap paripurna ini tidak perlu dilanjutkan kalau Bupati atau Wakil Bupati tidak dapat hadir pada penyampaian KUA dan PPAS ini. Memang tadi kita mendengar bersama apa yang disampaikan oleh Sekretaris DPRD, bahwa Bupati Lamtim merekomendasikan Sekda Lamtim untuk mewakili, namun hal ini tidak bisa kita toleransi karena penyampaian ini sangat krusial dan menyangkut hajat orang banyak. Kemudian kita juga perlu tau kebenaran informasi yang beredar terkait defisit APBD 2022 yang sebesar 200 Milyar. Kita mau mendengar langsung kebenaran informasi kebenaran defisit tersebut," ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan Taufik Gani, Fahrudin dan Faizal Risa, bahwa rapat paripurna tersebut sebaiknya ditunda. Kalau kita melihat dari tahun sebelumnya, setiap acara Paripurna penyampaian KUA dan PPAS selalu dihadiri oleh Bupati atau Wakil Bupati. Kalau Bupati tidak bisa hadir maka wakil bisa menganti. Maka untuk itu, kami berharap agar paripurna ini untuk ditunda, ungkapnya.

Sementara, Alfiansyah dari Fraksi PKB meminta agar paripurna dapat dilanjutkan karena Bupati sudah diwakili oleh Sekda Lamtim. Untuk itu kami berharap agar rapat ini dapat dilanjutkan," ungkapnya.

Usai mendengar intrupsi dari beberapa anggota DPRD tersebut Ketua DPRD Lamtim menyampaikan, setelah kita lakukan sesuai tahapan dan mekanisme yang ada maka kita sudah mendengar masukan dari beberapa Fraksi yang ada meminta kepada Bupati untuk mengusulkan secara langsung. Selain itu kita juga melihat bawa defisit tahun 2022 ini cukup serius, dimana defisitnya mencapai 227 Milyar maka perlu kajian yang serius dan mendalam. Kemudian terlepas dari defisit yang 227 Milyar tersebut, dimana pada APBD 2023 ini akan ada penambahan anggaran yang cukup signifikan. Kemudian di tahun 2023 ini adalah awal tahun politik, maka tentu kita harus mempersiapkan anggaran untuk KPU, Bawaslu dan Anggaran pengamanan untuk Polres dan Kodim serta anggaran Pilkades yang perlu dibahas secara serius. Maka dengan beberapa hal yang sangat krusial tersebut, kawan-kawan yang ada berharap agar penyampaian dilakukan oleh Bupati langsung.

Oleh sebab itu, maka rapat paripurna ini ditunda dan akan kita jadwalin kembali. Hari ini kita akan rapatkan kembali bersama Banmus untuk penetapan kembali jadwal pelaksanaan paripurnanya," ungkapnya. (aprizal)