OTENTIK (METRO)–DPRD Kota Metro menggelar sidang tentang pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Metro, terhadap penyampaian Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017. Dan jawaban Walikota Metro Terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Metro, Senin (9/7/2018) di Lantai II DPRD Kota Metro.

Sidang kali ini dihadiri oleh Walikota Metro, Wakil Walikota Metro, Ketua DPRD, Anggota Fokorpimda, Asisten dan Staf Ahli, dan Kepala OPD se-Kota Metro. Tak luput dihadiri 17 anggota dari 25 anggota dewan DPRD Kota Metro, yang sebelumnya telah mengalami kemunduran waktu selama 85 menit yang telah dijadwalkan pada pukul 10.00 WIB.

Wali Kota Metro Achmad Pairin dalam rapat menyampaikan, jawaban yang diawali dengan Fraksi Gerindra,  yang membasa atas LHP BPK RI telah dilakukan tindak lanjut oleh Inspektorat Kota Metro. Sedangkan mengenai status hukum Metro Mega Mall masih tercatat sebagai  milik Pemerintah Kota Metro.

“Sedangkan yang berkaitan dengan kondisi pasar yang terkesan kumuh, hal ini akibatkan kurangnya container sampah. Untuk menyikapi hal ini, TA  2018 telah dianggarkan 1 container untuk mencukupi kebutuhan pasar tersebut,” ungkap Pairin.

Kemudian terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sekaligus menjawab pertanyaan dari Fraksi Amanat Nasional, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Golkar. PAD yang tidak mencapai target tersebut diakibatkan karena adanya kebijakan yang telah diambil, seperti adanya penghentian penyewaan pada retribusi pemakaian.

Lebih lanjut Pairin, menanggapi masukan dan kritikan dari Fraksi Golkar dan PDI Perjuangan, mengenai pemanfaatan SILPA anggaran tahun 2017 sejumlah Rp. 106,33 Miliar. Dimana SILPA tersebut telah dianggarkan kembali kepada kegiatan yang sebelumnya tertunda.

“Dan rencana penggunaan ini masih dalam proses pembahasa TAPD terhadap rancangan APBD perubahan Tahun Anggaran 2018. Dengan mengedepankan kegiatan-kegiatan yang pokok dan mendesak,” jelas Pairin.

Pada akhir penyampaiannya, Pairin mengharapkan kegiatan ini mampu memberikan masukan untuk tahun kedepan. “Dan jawaban ini mungkin belum maksimal, namun hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat pada intinya,” tutup Pairin. (mad)