OTENTIK (JAKARTA) – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menyampaikan Pidato Akhir Tahun Presiden PKS yang disiarkan melalui kanal sosial media Partai Keadilan Sejahtera, pada Jumat (30/12/2022). Dalam pidato tersebut Syaikhu menyampaikan beberapa isu penting di tahun 2022.

Salah satunya terkait pemilu 2024, menurutnya penting untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ditengah meningkatnya intensitas politik menjelang pemilu 2024.

“Menjadi tugas kita bersama untuk merawat persatuan dan kesatuan bangsa. Tahun 2023 intensitas politik diprediksi akan semakin tinggi menjelang pemilu 2024. Seluruh elemen bangsa harus mengedepankan harmoni dan keutuhan bangsa di atas kepentingan partai atau kelompok,” ucap Syaikhu.

Syaikhu menyinggung terjadinya polarisasi berkepanjangan ditengah masyarakat pada pemilu 2019 lalu, hal ini menurut Syaikhu salah satunya disebabkan hanya dua paslon Capres dan Cawapres .

“Bangsa ini sudah banyak belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya, khususnya Pilpres 2019 bahwa kontestasi politik yang seharusnya mengantarkan pada keadilan dan kesejahteraan rakyat, justru malah berujung pada polarisasi berkepanjangan di tengah masyarakat,” terang Syaikhu.

“Salah satu sebab terjadinya polarisasi adalah runcingnya pesaingan pada kontestasi Pilpres yang hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden,” sambungnya.

Oleh karena itu agar tidak terulang, PKS menghendaki terwujudnya tiga pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden, Syaikhu menuturkan PKS memperjuangkan agar angka Presidential Treshold turun agar memunculkan lebih dari dua paslon walau upaya tersebut ditolak MK.

“PKS pada Pilpres 2024 menghendaki terbentuknya minimal 3 pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Namun mewujudkan hal tersebut tidaklah mudah. Selama ini Presidential Threshol 20 persen amatlah tinggi sehingga membatasi hak dan peluang partai politik untuk dapat mengusung Capres dan Cawapres,” tutur Syaikhu.

“PKS telah berjuang dengan mengajukan permohonan Judicial Review ke MK agar ambang batas Presidential Threshold diturunkan.Meski ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, namun dalam salah satu catatan putusannya, MK menyetujui gagasan PKS dengan memberikan rekomendasi kepada legislatif agar dapat memberikan angka yang rasional dan ilmiah terhadap ambang batas Presidential Threshold,” lanjutnya.

Lebih jauh, Syaikhu menegaskan upaya PKS dalam mewujudkan lebih dari tiga paslon dengan membangun koalisi dengan partai lain diantaranya koalisi perubahan yang sedang digagas bersama Partai Nasdem dan Demokrat.

“PKS menyakini dengan terbentuknya minimal 3 paslon Capres dan Cawapres akan mampu memitigasi dan meminimalisasi polarisasi di tengah masyarakat serta memberikan lebih banyak alternatif pilihan bagi masyarakat,” kata dia.

“Saat ini, PKS tengah melakukan penjajakan koalisi dan komunikasi politik dengan berbagai partai, khususnya dengan Partai Nasdem dan Partai Demokrat. PKS menghendaki hadirnya poros perubahan yang mampu melahirkan pemimpin bangsa yang memiliki karakter nasionalis religius dan menjadi simbol perubahan untuk Indonesia yang lebih baik,” tutup Syaikhu. (hendri/rls)