OTENTIK (LAMSEL) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) mengenai Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2023 yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian

Jajaran Pemkab Lampung Selatan yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Thamrin mengikuti Rakor tersebut secara virtual dari Aula Krakatau, kantor bupati setempat, Senin (13/3/3023), bersamaan dengan seluruh pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota se-Indonesia.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk membahas langkah konkret mengenai pengendalian inflasi di daerah tahun 2023.

Tito Karnavian mengatakan, bahwa inflasi merupakan hal yang sangat mendasar untuk bangsa dan rakyat. Oleh karenanya hal tersebut perlu diantisipasi terlebih menjelang bulan Ramadan.

“Mengenai inflasi, kita jangan pernah lelah dan berhenti untuk menjaga pengendalian inflasi ini.  Karena ini menyangkut kenaikan harga barang dan jasa terutama yang berhubungan dengan pangan,” ujar Tito Karnavian melalui sambungan zoom meeting.

Tito Karnavian menambahkan, dilihat dari semua survei apa yang menjadi perhatian rakyat, pasti itu mengenai kenaikan harga barang dan jasa, lapangan kerja dan baru isu lainnya.

“Jadi kita perlu sama-sama melihat trend kenaikan barang dan jasa. Dimana saja daerah-daerah atau komoditas apa saja yang perlu diatasi dan perlu diintervensi. Apalagi masih musim hujan dan minggu depan kita juga sudah memasuki bulan Ramadan yang biasanya mengalami kenaikan yang meningkat. Jadi harus benar-benar menjadi perhatian kita,” imbuhnya.

Tito Karnavian juga menyampaikan, berdasarkan hasil monitoring untuk daerah-daerah yang terkendali cukup baik pada Minggu lalu, yaitu dibawah angka nasional 5,47%. Untuk tingkat provinsi adalah Sumatera Selatan 5,43%, untuk tingkat Kabupaten yaitu Kabupaten Mimika  5,37% dan untuk tingkat Kota yaitu Kota Samarinda 4,91%.

“Kemudian daerah-daerah yang inflasinya diatas rata-rata nasional adalah provinsi Lampung 6,52%, Kota Dumai Riau yaitu 6,98% dan Kabupaten Manokwari 6,83%,” ungkapnya.

Tito menuturkan, dalam mengendalikan inflasi harus saling bersinergi, menjaga ketersediaan bahan melalui kerja sama antar daerah dengan daerah penghasil dan melakukan intervensi melalui anggaran dana yang ada. Selain ada barangnya dan harganya dapat terjangkau oleh masyarakat.

“Bersinergi itu tidak mudah, sesuatu yang mudah diucapkan tapi dalam praktik tidak banyak yang bisa mengerjakan untuk bisa bersama untuk bisa bersinergi. Melakukan intervensi melalui anggaran dana yang ada selain ada barangnya, harganya pun dapat terjangkau oleh masyarakat. Sehingga dapat mencapai real data kita yaitu 4,91%, dibawah 5%. Jika semua daerah bisa dibawah 5% itu adalah prestasi buat Indonesia,” ujarnya. (hendri/kmf)