Soal Larangan Bukber, PKS: Kebijakan Diskriminatif
OTENTIK (BANDARLAMPUNG) – Pemerintah melalui
Menteri Sekretaris Kabinet mengeluarkan surat edaran tentang larangan kegiatan
Buka Puasa Bersama bagi Menteri dan Kepala Daerah dengan alasan penanganan
covid-19
Juru bicara
PKS Muhammad Iqbal menganggap kebijakan ini tidak konsisten dan
kontraproduktif, PKS menilai buka puasa bersama adalah kegiatan yang positif
dan bisa meningkatkan kebersamaan serta spiritualitas ASN dan pejabat Negara
Buka puasa
jangan hanya dimaknai makan bersama saja, namun memiliki nilai-nilai
spiritualitas yang dalam bagi sesama muslim yang sedang menjalankan ibadah
puasa
Apalagi di
daerah buka puasa bersama sangat penting membangun sinergi dengan para tokoh
dan ulama
Padahal
mesjid-mesjid sudah ramai serta konser-konser sudah ramai dan di bolehkan,
padahal menurut Iqbal, buka puasa bersama memberikan dampak yang positif kepada
ASN dan pemerintah, saat buka puasa bersama akan terbangun silaturahim,
kebersamaan, ceramah agama dan terbangun kepedulian dengan memberikan santunan
"Ceramah
Ramadhan bisa memberikan pencerahan kepada ASN dan pejabat pemerintahan,
apalagi saat ini lagi ramai isu pamer kemewahan, Ramadhan saat yang tepat
mereka mendapat wejangan dan tausiyah"
Jangan sampai
kebijakan ini menjadi dianggap diskriminatif, karena ummat beragama lain bebas
melakukan kegiatan ibadah seperti acara buka bersama
Iqbal
berharap kebijakan ini segera di revisi agar Kementerian dan Lembaga serta
kepala Daerah tetap bisa menyelenggarakan buka puasa bersama sebagai sarana
menyemarakan bulan Ramadhan
Ramadhan ini
bulan penuh rahmat dan ampunan sudah selayaknya diberikan kesempatan untuk
membangun kebersamaan bagi ummat Islam, salah satunya dengan buka puasa bersama.
(hendri/rls)
Comments