OTENTIK ( BANDARLAMPUNG ) -- Puluhan  aksi demokrasi yang tergabung dalam Aliansi Lampung bersatu awasi kebijakan dan anggaran (Alam Baka) aksi tersebut digelar didepan Halaman Kantor DPRD Provinsi Lampung, Kamis, (25/06/2026).

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan yang terkait kebijakan Pemerintah, salah satu isu yang menjadi sorotan utama adalah penolakan terhadap program makan bergizi gratis (MBG).

Namun tidak ada satupun yang menanggapi aliansi demokrasi tersebut.

Salah satu aksi mengatakan pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan peningkatan kualitas pendidikan dibanding menjalankan program MBG.

"Anak kami, biar kami yang memberi makan, pemerintah cukup memberikan pendidikan yang layak untuk anak-anak kami," katanya.

Selain itu, aksi juga mendesak Badan Gizi Nasional dan pihak terkait membuka informasi secara transparan mengenai mekanisme penunjukan pengelola, pengguna anggaran, serta sistem pengawasan yang diterapkan dalam program tersebut

"Kepolisian, Kejaksaan, dan Kpk harus mengusut tuntas seluruh dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan MBG, termasuk dugaan praktik monopoli, jual beli titik lokasi, penyalahgunaan kewenangan dan peraturan pengelolaan program oleh kelompok tertentu," ujar salah satu aksi.

Tidak hanya menyoroti Progam MBG, Aksi juga menyinggung persoalan penunggakan kewajiban Pemerintah Provinsi Lampung kepada BPJS Kesehatan yang disebut mencapai 105,4 Miliar hingga pertengahan 2026.

Mereka meminta Pemerintah Daerah segera menyelesaikan kewajiban tersebut agar tidak terdampak terhadap pelayanan kesehatan masyarakat.

Aksi demokrasi juga meminta dilakukan audit dan evaluasi terbuka terhadap pinjaman daerah senilai Rp 1 triliun yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Massa meminta kepada DPRD Lampung ikut mengawasi pelaksanaan program pemerintah dan memastikan kebijakan anggaran daerah berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Dalam aksi tersebut, Aliansi Lampung bersatu menyampaikan Delapan tuntutan sbb :

1. Audit investigatif independen terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengelolaan SPPG di Provinsi Lampung.

2. KPPG/BGN dan seluruh pihak terkait membuka informasi secara transparan mengenai pengelolaanprogram, mekanisme penunjukan pengelola, penggunaan anggaran, serta sistem pengawasan yangdijalankan.

3.  Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK mengusut tuntas seluruh dugaan penyimpangan dalam pelaksanaanMBG, termasuk dugaan praktik monopoli, jual beli titiklokasi, penyalahgunaan kewenangan, danpengaturan pengelolaan program oleh kelompok tertentu

4. Pemerintah Provinsi Lampung segera menyelesaikan tunggakan BPJS kesehatan sbesar 105,4 Miliar agar tidak menggangu pelayanan kesehatan masyarakat.

5. Dilakukan audit dan evaluasi terbuka terhadap pinjaman daerah Rp.1 triliun, termasuk kajian kebutuhan, manfaat, resiko fiskal, sumber pembayaran, serta dampaknya terhadap APBD dan pelayan publik dimasa mendatang.

6. Memastikan seluruh kebijakan anggaran daerah berorientasi pada pemenuhan hak dasar rakyat, khususnya sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial sebelum memperluas pembiayaan melalui utang daerah.

7. Menjamin keterlibatan pelaku usaha lokal secara adil dan terbuka dalam pelaksanaan program pemerintah tanpa praktik monopoli, kartel maupun interversi pihak tertentu.

8. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas penggunaan anggaran publik, baik dalam program MBG, pelayanan kesehatan maupun pembangunan infrastruktur, agar tetap rupiah uang rakyat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(***)