OTENTIK ( LAMPUNG ) SMSI – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Lampung menyatakan akan menolak penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) 2027 di Provinsi Lampung apabila Pemerintah Provinsi Lampung hanya memberikan dukungan kepada kegiatan yang diselenggarakan oleh satu organisasi pers. 

Sikap tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi pengurus SMSI Lampung yang membahas kesiapan daerah menghadapi agenda nasional insan pers di Sekretariat SMSI Provinsi Lampung, Jalan P. Tirtayasa, Sukabumi, Bandar Lampung, Selasa (7/7/2026).

"Jika tidak ada dukungan pemerintah dan hanya dimonopoli oleh satu organisasi tertentu, SMSI Lampung menolak penyelenggaraan HPN di Lampung," tegas Ketua SMSI Provinsi Lampung, Donny Irawan.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Umum SMSI Lampung Donny Irawan, Ketua Harian Fajar Arifin, Sekretaris Umum H. Senen,Wakil Ketua I Ahmad Syarif, Wakil Ketua II Herzoli Riswan, Bendahara Eci Sumantri serta  jajaran pengurus harian. 

Dalam rapat tersebut, salah satu poin yang menjadi perhatian adalah pentingnya dukungan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap agenda nasional tersebut serta keterlibatan seluruh organisasi pers dalam proses penyelenggaraannya.

Donny menyatakan, HPN merupakan agenda besar seluruh masyarakat pers di Indonesia, baik itu organisasi profesi maupun organisasi perusahaan pers. 

"HPN bukan milik satu organisasi wartawan saja. Ini adalah agenda bersama seluruh masyarakat pers. Karena itu penyelenggaraannya harus melibatkan semua unsur organisasi pers, tidak bisa hanya didominasi satu organisasi," ucapnya.

Dikatakannya, sudah semestinya Pemprov Lampung dan Pemerintah Daerah se-Lampung membuka mata dan memahami atas esensi penyelenggaraan HPN, terutama terkait kolaborasi kegiatan berikut distribusi dukungan penganggaran. 

"HPN bukan kegiatan yang sederhana. Ribuan anggota SMSI se Indonesia bakal datang," Sebutnya.

Ia menilai keberhasilan penyelenggaraan HPN tidak hanya menjadi kebanggaan insan pers, tetapi juga menyangkut citra Provinsi Lampung di tingkat nasional sehingga membutuhkan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan.

"Ini menyangkut nama baik Provinsi Lampung. Karena itu diperlukan kolaborasi dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, agar pelaksanaan HPN berjalan sukses. Kalau penyelenggaraan baik, maka baguslah nama Provinsi Lampung. Tapi kalau penyelenggaraan kacau, jelek pula nama Lampung yang jadi tuan rumah," kata dia. 

Menurut Donny, semangat kebersamaan menjadi modal utama agar Lampung mampu menjadi tuan rumah yang baik sekaligus menunjukkan soliditas masyarakat pers. (*)