OTENTIK (BANDARLAMPUNG) – Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Lampung pada April 2021 mengalami deflasi yaitu sebesar -0,17% (mtm), sedikit lebih tinggi dibandingkan realisasi inflasi bulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar -0,20% (mtm) namun lebih rendah dari rata-rata inflasi April dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebesar 0,15% (mtm). Pencapaian tersebut juga lebih rendah dibandingkan inflasi Nasional dan Sumatera yang masing-masing tercatat mengalami inflasi sebesar 0,13% (mtm) dan 0,09% (mtm).

Dalam siaran pers Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, secara tahunan, inflasi Provinsi Lampung tercatat sebesar 1,75% (yoy), atau lebih tinggi dibandingkan inflasi Nasional yaitu sebesar 1,42% namun lebih rendah dari inflasi tahunan Sumatera yaitu sebesar 1,94% (yoy). Secara spasial, dibandingkan 90 kota perhitungan inflasi nasional, inflasi Kota Bandar Lampung dan Kota Metro pada bulan April 2021 tergolong relatif rendah dan masing-masing menempati urutan ke-82 dan ke-79.

Dilihat dari sumbernya, terjaganya tekanan inflasi pada bulan April 2021 didorong oleh penurunan tekanan harga pada kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil sebesar -0,24% (mtm). Adapun komoditas penyumbang deflasi terbesar antara lain cabai rawit, cabai merah, beras, cumi-cumi dan bawang merah dengan andil masing-masing sebesar -0,19%, -0,12%, -0,05%, -0,03% dan -0,02%. Penurunan harga yang terjadi pada komoditas aneka cabai seperti cabai rawit dan cabai merah didorong oleh terus meningkatnya pasokan aneka cabai, seiring dengan telah masuknya masa panen dan di tengah musim hujan yang juga sudah mereda. Sementara itu, berlanjutnya penurunan harga beras disebabkan oleh masuknya masa panen raya beras di Provinsi Lampung. Di sisi lain penurunan harga komoditas cumi-cumi didorong oleh mulai terjaganya pasokan yang didorong oleh meningkatnya hasil tangkapan yang disebabkan oleh kondisi cuaca yang relatif kondusif.  Lebih lanjut, penurunan harga dari komoditas bawang merah didorong oleh terus membaiknya pasokan bawang merah yang terutama berasal dari sentra produksi di Brebes.

Meski demikian, deflasi yang lebih dalam pada periode April 2021 tertahan oleh inflasi yang terjadi pada sebagian komoditas di antaranya rokok kretek filter, jeruk, televisi berwarna, telur ayam ras, baju kaos berkerah anak dengan andil masing-masing sebesar 0,05%, 0,04%, 0,02%, 0,01% dan 0,01%. Kenaikan harga rokok kretek filter disebabkan oleh peningkatan harga dari distributor yang didorong oleh peningkatan tarif cukai rokok sebesar 12,5%. Sementara itu peningkatan komoditas jeruk disebabkan oleh berkurangnya pasokan seiring belum masuknya masa panen untuk komoditas jeruk. Di sisi lain meningkatnya tekanan harga pada komoditas televisi berwarna didorong oleh kenaikan harga bahan baku impor yang relatif tinggi seperti plastik dan panel LED. Sementara itu memasuki Ramadhan, meningkatnya permintaan mendorong peningkatan harga pada komoditas telur ayam ras.  Sedangkan untuk komoditas baju kaos berkerah anak, beberapa produsen meningkatkan harga penjualan menjelang memasuki hari raya Idul Fitri.

Nilai Tukar Petani (NTP) April 2021 tercatat lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya. Peningkatan NTP ini terjadi seiring dengan meningkatnya harga pada komoditas subsektor tanaman perkebunan rakyat seperti seperti kelapa sawit, lada dan karet seiring dengan peningkatan harga komoditas global. Sementara itu, tekanan inflasi perdesaan tercatat mengalami penurunan sebesar -0,09% (mtm). Dengan demikian, NTP April 2021 tercatat meningkat sebesar 0,85% (mtm) dari 97,85 menjadi 98,68.

Ke depan, KPw BI Provinsi Lampung memandang bahwa inflasi akan tetap terkendali pada rentang sasaran 3±1%. Namun demikian, terdapat beberapa risiko yang perlu dimitigasi, antara lain: Pertama, berlanjutnya peningkatan harga minyak goreng yang dipengaruhi oleh peningkatan harga CPO dunia. Kedua, peningkatan harga daging sapi yang disebabkan oleh meningkatnya harga impor sapi bakalan dan peningkatan permintaan memasuki Ramadhan dan Idul Fitri. Ketiga, kenaikan harga daging ayam yang dipengaruhi peningkatan peningkatan permintaan memasuki Ramadhan dan Idul Fitri. Keempat, kenaikan harga kedelai yang berisiko mendorong naiknya harga bahan makanan, termasuk harga produk peternakan.

Dalam rangka mengantisipasi beberapa risiko tersebut, diperlukan langkah-langkah pengendalian inflasi yang konkrit terutama untuk menjaga inflasi yang tetap rendah dan stabil. Pertama, memastikan keterjangkauan harga, bekerja sama dengan produsen, distributor dan kelompok tani melakukan operasi pasar murah untuk komoditas-komoditas rentan pada periode Ramadhan. Pelaksanaan pasar murah dapat dilakukan secara offline dengan tetap menjaga protokol kesehatan ataupun secara online dengan bekerja sama dengan pihak e-commerce ataupun kanal pemasaran lainnya. Kedua, memastikan ketersediaan pasokan sebagai antisipasi lonjakan permintaan masyarakat menjelang HBKN sejalan dengan kembalinya optimisme masyarakat pasca vaksinasi COVID-19. Untuk itu, TPID Provinsi/Kabupaten/Kota perlu meningkatkan intensitas koordinasi, salah satunya melalui Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam hal pemenuhan komoditas pangan strategis menghadapi risiko kenaikan harga. Kota Bandar Lampung sebagai wilayah yang memiliki kontribusi terbesar pada inflasi Provinsi Lampung perlu mengupayakan KAD, khususnya untuk komoditas-komoditas utama penyumbang inflasi. KAD dalam rangka HBKN tidak harus dilakukan secara formal namun bisa dilakukan dengan menggandeng dan memfasilitasi produsen, distributor maupun kelompok tani untuk menjual produknya dengan harga yang wajar. TPID dapat menyediakan fasilitas tempat baik secara fisik maupun virtual. Lebih lanjut, dalam jangka panjang, MoU tentang Kerjasama dalam rangka Peningkatan Perekonomian Daerah oleh 10 Gubernur di Sumatera pada tahun 2020 dapat menjadi dasar untuk penguatan Kerjasama Antar Daerah dalam pemenuhan pasokan bahan makanan di wilayah Sumatera. Sementara itu, implementasi Program Kartu Petani Berjaya (KPB), selain dapat meningkatkan kesejahteraan petani, tentunya dapat mendukung upaya peningkatkan produktivitas pertanian dan ketersediaan pasokan. Ketiga, memastikan kelancaran distribusi melalui TPID dan Satgas Pangan dengan memastikan kembali kecukupan pasokan dan kelancaran akses distribusi bahan pokok khususnya untuk komoditas-komoditas strategis menjelang HBKN di tengah adanya pembatasan transportasi akibat adanya larangan mudik. Selain untuk menjaga stabilitas harga, kelancaran distribusi dapat memudahkan produsen, distributor dan petani memasarkan produk dan mendapatkan harga yang wajar. Keempat, meningkatkan komunikasi efektif terkait ketersediaan pasokan dan upaya pemerintah dalam pemenuhan pasokan untuk menjaga ekspektasi positif bagi masyarakat dan menjaga stabilitas harga. Pimpinan daerah bersama TPID harus melakukan tindakan proaktif dengan melakukan sidak pasar dan gudang menjelang Ramadhan, melakukan siaran pers mengenai kecukupan pasokan dan kesiapan TPID dalam mengawal pasokan dan harga komoditas, mengumumkan kegiatan pasar murah berikut lokasi, tanggal pelaksanaan, serta jenis, jumlah dan harga komoditas yang akan dijual, sehingga memberikan keyakinan bagi masyarakat untuk berbelanja secara bijak dan tidak melakukan penimbunan menjelang dan selama Ramadhan. (ida/rls)