OTENTIK ( BANDARLAMPUNG) – Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung atas fraksi2 pemandangan umum Raperda Pertanggungjawaban APBD 2020, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Fraksi PKS kritisi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Lampung yang belum maksimal.

Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung pandangan umum fraksi2 juru bicara Fraksi PKS Junianto menyatakan berdasarkan destruksi kesehatan dalam bentuk kondisi pandemi covid-19 yang belum berakhir mengksji yang lebih maksimal.

Menurut juru bicara fraksi PKS Junianto saat membaca kan laporan pemandangan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tsun 2014 Tentsng Pemerintah Daerah. Dalam dokumen sambutan Gubernur Lampung harus membuka yang lebih lengkap atas laporan keuangan BUMD, karena masyarakat umumpun menilai bukan hanya BPK "ujarnya.

Tidak sekedar laporan kertas yang tak bernyawa, "kata Iswan H. Caya,Kamis (24/06/2021)di Ruang Rapat Paripurna setempat.

Harus menekan pandemi covid -19 bagi OPD terkait karena angka dar 5,0 % Lampung lebih tinggi dari angka 2,0 %.

Kemudian kinerja keuangan daerah, dari realisasi pendapatan daerah belum mencapai target.

Fraksi PKS merekomendasikan program terkait prioritas yang masih belum terlaksana dengan baik.

Juru bicara Fraksi Partai Amanat Nasional Ahmad Iswan H. Caya, mrnyebukan bahwa terkait penyelenggaraan aparatur harus lebih prima, bersih dan berwibawa.

di bawahnya dalam laporan fraksi2 menyebutkan bahwa anggaran keuangan Pemprov Lampung disebutkan bahwa pembayaran bagi Aparatur Sipil Negara   (ASN) yang telah memasuki purna bakti masih berlangsung pembayarannya. (*/ida)