OTENTIK (BANDARLAMPUNG) – Gubernur Arinal Djunaidi menggelar Rapat Evaluasi Penanganan Covid-19 di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung bersama Jajaran Forkopimda Provinsi Lampung, bertempat di Mahan Agung, Jumat (02/07).

Hadir dalam rapat evaluasi ini Forkopimda Jajaran Provinsi Lampung, Sekda Provinsi Lampung, Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung, Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dan Forkopimda Daerah yang hadir secara berani.

Rapat evaluasi ini untuk mengatasi kondisi terkini Covid-19 dan penanganannya di Kabupaten/Kota, Progres pelaksanaan vaksinasi, dan Progres insentif tenaga kesehatan.

Menilik situasi Covid-19 Nasional yang semakin meningkat sehingga Pemerintah Pusat mengambil langkah menerapkan kebijakan pemberlakuan PPKM Darurat di 122 Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Pulau Bali, Gubernur Arinal memandang perlu untuk meningkatkan koordinasi dan penanganan guna pendekatan serupa terjadi di Provinsi Lampung.

Hal itu didasarkan karena Provinsi Lampung memiliki 4 hal sehingga mengakibatkan Lampung memiliki potensi bahaya yang cukup besar.

Arinal melibatkan seluruh Bupati/Walikota dan Jajaran Forkopimda Provinsi/Daerah Provinsi/Daerah baik secara langsung maupun virtual untuk tetap hadir dan lebih keras bekerja dalam melakukan penanganan Covid-19.

"Saya sangat berharap, kita harus menyelamatkan rakyat. Kepada Bupati/Walikota, kedepankan pandangan anak bangsa. Bila perlu lakukan pemfokusan ulang, evaluasi program-program yang tidak penting," ujar Gubernur Arinal.

Gubernur juga mengajak Bupati/Walikota serta Jajaran TNI/Polri untuk terus bekerja keras meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pemberlakuan PPKM Mikro yang telah diterapkan di Provinsi Lampung.

"Saya berharap kepada Bupati/Walikota untuk meningkatkan koordinasi dengan Dandim, Kapolres juga dengan DPRD Kabupaten/Kota. Ini penting, sehingga siapa yang melaksanakan apa yang bisa terselenggara dengan benar," harap Gubernur.

Di dalam rapat, Gubernur juga meminta laporan Bupati/Walikota terkait dengan pengendalian pengendalian Covid-19 di tingkat desa sehingga apa yang telah dilakukan dapat terkoordinir dan menjadi salah satu dasar untuk mengambil kebijakan. (ida/kominfotik)