OTENTIK (BANDARLAMPUNG)–Plt. Asisten Pembangunan dan Kesra Taufik Hidayat  membuka Musrenbang Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi Lampung yang membahas pentingnya program padat karya di daerah rentan rawan pangan, seperti di sejumlah daerah yang masih memiliki masyarakat kurang gizi (stunting). Acara musrenbang ini digelar di Ballroom Hotel Arinas, Kamis (29/3/2018).

Taufik Hidayat mengungkapkan untuk mengantisipasi daerah-daerah tersebut perlu adanya komitmen yang kuat dalam penyusunan perencanaan program dan anggaran, baik di tingkat Daerah maupun Pusat, sehingga dapat tersusun perencanaan program dan anggaran yang tepat sasaran dan tujuan, sekaligus pada gilirannya dapat terwujud Lampung yang Maju dan Sejahtera sebagaimana kita dambakan bersama.

“Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah diharapkan dapat menyelaraskan program / kegiatan ketahanan pangan Pusat dan Daerah dalam pencapaian prioritas Nasional, maupun target pembangunan nasional tahun 2019,” ungkapnya.

Taufik mengatakan, "Penggerak ekonomi Lampung masih bertumpu pada 3 (tiga) sektor utama, yakni Sektor Pertanian, Sektor Industri Pengolahan serta sektor Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Selain ketiga sektor tersebut, sektor konstruksi juga diperkirakan turut menjadi motor penggerak ekonomi Lampung selama tahun 2017," katanya

Taufik menerangkan, "Sektor pertanian, perikanan dan kehutanan pada 2017, tumbuh relatif baik jika dibandingkan tahun sebelumnya, antara lain didukung oleh panen komoditas pangan yang cukup optimal seiring dukungan cuaca, serta membaiknya produksi dan harga komoditas unggulan Lampung seperti kopi, lada dan CPO," terangnya. 

Taufik memaparkan, mengingat kemampuan daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan masih terbatas, sehingga tidak semua program akan dapat didanai, maka haruslah disusun skala prioritas. “Untuk itu, pada Tahun Anggaran 2019 prioritas pembangunan lebih difokuskan pada pemantapan kualitas infrastruktur konektivitas untuk pengembangan wilayah, peningkatan kualitas pembangunan manusia untuk perluasan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan, memperkuat tata kelola pemerintahan dan stabilitas kamtibmas untuk mendukung investasi. Selain itu, meningkatkan nilai tambah pertanian untuk mendukung industri dan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing pariwisata, koperasi dan UKM," paparnya. 

Taufik melanjutkan, "Untuk itu Pemerintah Provinsi Lampung berharap agar Musrenbang dapat dioptimalkan dengan sumber-sumber dana yang ada, baik APBD maupun APBN serta kerjasama swasta dalam rangka peningkatan investasi di daerah dalam mewujudkan Provinsi Lampung yang Aman dan Sejahtera," pungkasnya. 

Ditempat yang sama, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung Kusnardi menjelaskan, "Sasaran kegiatan dinas ketahanan pangan Provinsi Lampung tahun 2018 yaitu Pengentasan wilayah rentan rawan pangan, peningkatan diversifikasi pangan, pemantapan distribusi dan pengendalian harga dan mutu pangan serta penyusunan analisis kebijakan pangan," jelasnya. (sus)