OTENTIK ( JAKARTA ) -- Provinsi Lampung berhasil meraih Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Nindya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati kepada Gubernur Lampung yang diwakili oleh Kepala Dinas  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung, Fitrianita Damhuri, di Gedung Metro TV Lt.3 Kebon Jeruk Jakarta Barat, Selasa (19/12/2023).

Kementerian PPPA RI memberikan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan yang telah dilakukan sejak tahun 2004.

Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2023 didasarkan atas hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) tahun 2021 dan 2022 (2 tahun) yang telah disampaikan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Proivinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ kota. 

Pada tahun 2023, terdapat 360 Instansi (16 Kementerian/Lembaga, 28 Provinsi dan 316 Kab/Kota) yang telah melaporkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan PUG melalui Evaluasi Mandiri yang kemudian dilakukan Verifikasi administrasi dan Verifikasi Lapangan (melalui sampling) dan selanjutnya dilakukan Verifikasi akhir. Hasil Verifikasi akhir terdapat 12 Kementerian /Lembaga, 25 Provinsi dan 237 Kabupaten/Kota yang menerima Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya tahun 2023.

Diraihnya penghargaan ini tidak lepas dari komitmen Gubernur Lampung terkait Pengarusutamaan Gender yang tertuang di dalam misi ke-3 dari visi Rakyat Lampung Berjaya yaitu mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum Difabel serta dua agenda kerja utama yaitu Perempuan Berjaya dan Lampung Ramah Perempuan dan Anak.

Dengan diraihnya penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya, Gubernur berharap agar seluruh pihak dan stakeholder terkait bersama-sama mewujudkan dan meningkatkan pembangunan yang Responsif Gender di Provinsi Lampung maupun Kabupaten/Kota, termasuk Tim Penggerak PKK dalam mencapai kesejahteraan keluarga yang berdasarkan pada kesetaraan dan keadilan gender. (Hdr/Kominfo)